DEMOKRASINEWS, Palembang, 6 Mei 2026 — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menegaskan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi prioritas nasional menjelang musim kemarau 2026. Penegasan itu disampaikan saat Apel Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (6/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam meresmikan reaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020. Desk ini bertujuan memperkuat koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, pemantauan, serta evaluasi kebijakan penanganan karhutla secara nasional.
“Seluruh komponen bangsa harus memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan mitigasi, dan membangun kerja sama yang solid agar karhutla dapat ditekan hingga titik minimal,” ujar Djamari.
Ia menyoroti Sumatera Selatan sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi akibat karakteristik lahan gambut, lahan kering, serta riwayat kebakaran berulang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau di wilayah tersebut dimulai lebih awal pada Mei 2026, dengan puncak pada Agustus.
Karena itu, pemerintah daerah diminta segera meningkatkan kesiapsiagaan melalui aktivasi posko siaga, patroli terpadu, pemetaan wilayah rawan, serta kesiapan personel dan peralatan.
“Jangan menunggu api membesar. Daerah rawan harus bergerak lebih cepat, terpadu, dan tegas untuk mencegah karhutla sejak dini,” tegasnya.
Menko Polkam juga mengajak masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kelompok tani, relawan, hingga media massa untuk aktif melaporkan titik api maupun aktivitas pembakaran lahan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan tren penurunan luas karhutla menunjukkan perbaikan tata kelola penanganan dari tahun ke tahun.
Pada 2015, luas lahan terbakar mencapai sekitar 2,6 juta hektare, kemudian turun menjadi 1,6 juta hektare pada 2019, 1,1 juta hektare pada 2023, hingga sekitar 359 ribu hektare pada 2025.
“Ini menunjukkan koordinasi lintas sektor semakin efektif di bawah arahan Presiden dan Menko Polkam,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu dengan melibatkan TNI, Polri, BNPB, BPBD, Manggala Agni, serta masyarakat.
Dalam apel tersebut, pemerintah juga menyerahkan bantuan perlengkapan Satgas Darat, termasuk drone untuk deteksi dini titik api. BNPB menyiapkan dua helikopter water bombing untuk mendukung penanganan di Sumatera Selatan.
Apel kesiapsiagaan ini diharapkan memperkuat sinergi lintas sektor sekaligus memastikan seluruh daerah rawan karhutla siap menghadapi musim kemarau 2026 secara cepat, terpadu, dan efektif.( Red/ Humas Kemenko Polkam )
