DEMOKRASINEWS, Bandarlampung, 3 November 2026 – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta Bupati Lampung Tengah definitif I Komang Koheri memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, mengoptimalkan koperasi desa, serta memastikan program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Mirza setelah melantik Komang Koheri sebagai Bupati Lampung Tengah definitif di lantai III Gedung Balai Keratun, Bandar Lampung, Selasa (3/11/2026). Pelantikan itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3370 Tahun 2026.
Dalam arahannya, Mirza menegaskan bahwa jabatan kepala daerah merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kepercayaan masyarakat menjadi modal utama dalam mewujudkan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Dia meminta Komang membangun kepemimpinan terbuka, menjaga kekompakan jajaran pemerintah daerah, serta memperkuat koordinasi agar seluruh program pembangunan berjalan searah.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama dalam kita mengemban amanah. Jaga dan kuatkan kepercayaan itu. Masyarakat hari ini, khususnya masyarakat Lampung Tengah, membutuhkan pemimpin yang kompak dengan seluruh jajaran pemerintah daerah dan bekerja dalam satu arah,” tegas Mirza.
Selain kepemimpinan, Mirza menekankan pentingnya tata kelola birokrasi yang profesional, bersih, dan berintegritas. Dia meminta Komang menerapkan sistem merit, menjaga netralitas ASN, serta menegakkan disiplin sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Mirza juga mengingatkan agar kepala daerah tidak hanya bekerja dari balik meja, tetapi turun langsung menemui masyarakat untuk menyerap aspirasi hingga tingkat kampung.
“Turun ke lapangan. Dengarkan aspirasi masyarakat sampai ke tingkatan kampung. Dari sanalah akan lahir kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Salah satu perhatian utama Gubernur ialah mempertahankan posisi Lampung Tengah sebagai daerah penyangga ketahanan pangan Provinsi Lampung.
Mirza menyebut produksi padi Lampung mencapai 3,25 juta ton pada 2025. Karena itu, Lampung Tengah harus menjaga produktivitas pertanian, memastikan ketersediaan irigasi dan pupuk, serta menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang layak.
Dia menegaskan, peningkatan produksi harus diikuti penguatan hilirisasi agar petani memperoleh nilai tambah dari hasil pertanian.
Pemerintah daerah didorong mengembangkan industri pengolahan komoditas lokal, sehingga petani tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga menikmati manfaat ekonomi dari produk turunannya.
“Kita tanam padi, kita bisa hasilkan beras. Kita tanam jagung, kita bisa hasilkan pakan ayam. Kita ingin hilirisasi dan nilai tambah ini memberdayakan seluruh potensi masyarakat yang ada di desa-desa,” katanya.
Menurut Mirza, hilirisasi pertanian dapat meningkatkan pendapatan petani, membuka lapangan kerja, serta menggerakkan perekonomian masyarakat perdesaan.
Mirza juga meminta Pemkab Lampung Tengah mengoptimalkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, terdapat 1.007 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah aktif di Lampung dengan 2,8 juta penerima manfaat.
Dia mendorong keterlibatan petani, peternak, koperasi, dan pelaku usaha lokal dalam memasok kebutuhan pangan SPPG. Dengan demikian, program MBG tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka pasar bagi produk pangan lokal.
Selain itu, Komang diminta mengoptimalkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP). Mirza menyebut lebih dari 2.600 koperasi telah terbentuk di Lampung. Namun, koperasi harus benar-benar menjalankan kegiatan usaha dan memberikan manfaat ekonomi, bukan sekadar memenuhi administrasi.
Koperasi diharapkan berperan dalam memperbaiki distribusi kebutuhan pokok dan barang subsidi, menyerap hasil panen, serta mempertemukan petani dengan pasar.
Pemprov Lampung, kata Mirza, telah menjalankan proyek percontohan koperasi untuk menyerap hasil panen, termasuk padi. Program tersebut dinilai mampu memangkas rantai distribusi dan menekan biaya produksi.
“Kami sudah buat piloting kemarin bagaimana koperasi-koperasi ini menyerap hasil panen seperti padi dan lain-lain. Alhamdulillah, cukup membantu memotong ongkos dan akhirnya memperkecil biaya produksi beras kita,” ungkapnya.
Koperasi juga didorong menjadi mitra SPPG dan membuka akses pemasaran bagi produk UMKM. Karena itu, pemerintah kabupaten perlu meningkatkan kualitas produk lokal agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar.
Di sektor pelayanan dasar, Mirza meminta Komang mendukung program Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu.
Dia juga menekankan pentingnya menyelaraskan program prioritas nasional dengan program pembangunan Provinsi Lampung, termasuk Desa Ku Maju.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan membutuhkan koordinasi dan pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan dan program tersebut benar-benar terlaksana serta manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Bupati, sinergikan semua itu dengan program Desa Ku Maju dari pemerintah provinsi. Program pemerintah pusat sinergikan dengan program pemerintah provinsi. Pusat memberi arah, pusat memberikan kebijakan besar, provinsi mendukung, kabupaten memastikan manfaatnya sampai ke rakyat,” pungkasnya.(Red/Rls Pemprov Lampung)
