DEMOKRASINEWS, Tulang Bawang, 4 November 2026 – Wakil Bupati Tulang Bawang, Hankam Hasan, sebelumnya mendapatkan informasi terkait dugaan perusakan gubuk dan penebangan tanaman milik warga di Kampung Bangun Rejo dan Kampung Penawar yang diduga dilakukan oknum pengamanan swakarsa (Pam Swakarsa) PT Indo Lampung Perkasa (ILP).
Ia mengaku belum menerima laporan resmi maupun data terverifikasi dari camat dan pemerintah kampung terkait peristiwa tersebut.
“Saya belum mendapatkan data yang valid terkait kejadian itu. Laporan dari camat, kepala kampung, maupun otoritas setempat juga belum saya terima,” kata Hankam, Rabu lalu (28/10/2026).
Hankam menegaskan, tidak boleh ada pihak yang bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat, terlebih jika tindakan tersebut menyangkut tempat tinggal yang telah lama ditempati warga.
Meski belum menerima laporan resmi, Hankam memastikan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang bersama DPRD akan turun langsung ke lokasi untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus mencari solusi penyelesaian konflik lahan tersebut.
Menurutnya, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan pimpinan DPRD, Komisi I, serta anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) V.
“Dalam waktu dekat kami akan turun ke lapangan. Apa pun persoalannya, akan kita lihat dan upayakan penyelesaiannya langsung di lokasi,” tegasnya.
Hankam juga mengaku telah melihat video yang beredar luas di media sosial. Video tersebut memperlihatkan seorang ibu menangis histeris sambil menggendong balita ketika gubuk yang ditempatinya dirobohkan.
Ia menilai peristiwa tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi menimbulkan persoalan hukum, terutama apabila terbukti terjadi tindakan sepihak terhadap tempat tinggal warga.
“Saya melihat dalam video itu rumah tersebut sudah lama ditempati warga. Jika benar demikian, tindakan itu bisa menjadi sebuah pelanggaran,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, Hankam akan memanggil camat setempat untuk meminta penjelasan mengenai kronologi kejadian, luas lahan yang terdampak, serta status penguasaan lahan yang dipersoalkan.
“Dalam satu atau dua hari ini camat akan saya panggil. Kami ingin mengetahui secara jelas berapa luas lahan yang sudah dirusak dan dikuasai. Setelah mendapatkan informasi lengkap, persoalan ini akan kami tindak lanjuti,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah bersama sejumlah anggota DPRD menjadwalkan peninjauan lapangan pada pekan depan. Hankam juga menyebut Ketua DPRD Tulang Bawang telah menyampaikan surat kepada pemerintah provinsi hingga DPR RI terkait persoalan lahan tersebut.
Hankam mengimbau masyarakat terdampak tetap menjaga keamanan dan ketertiban serta tidak melakukan tindakan yang berpotensi memperkeruh situasi.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan mengawal penyelesaian konflik lahan tersebut melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kepada masyarakat terdampak, saya minta tetap menjaga kondusivitas dan menyerahkan persoalan ini kepada mekanisme serta peraturan yang berlaku. Pemerintah akan hadir dan berupaya menyelesaikan masalah ini dalam waktu dekat. Masyarakat diminta bersabar,” pungkasnya.(Red/Sendi Gunawan)
