DEMOKRASINEWS, Bandar Lampung – Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay pada Rabu (05/05/2021) menghadiri apel gelar pasukan Operasi Ketupat Krakatau 2021 di lapangan Saburai,Enggal Bandar Lampung.
Dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Krakatau 2021, amanat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang dibacakan oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay mengatakan, bahwa apel gelar pasukan dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2021 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 H yang akan berlangsung dari tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021mendatang, baik aspek personel maupun sarana dan prasarana, serta keterlibatan unsur terkait lainnya.
Mingrum Gumay mengatakan, Apel Gelar Pasukan menandai Operasi Ketupat Krakatau 2021 telah dimulai selama 12 hari mendatang.
“Bahwa intinya ini berkaitan pengamanan hari raya Idul Fitri 1442 H untuk memberi pelayanan rasa aman kepada masyarakat khususnya umat muslim,” katanya.
Mingrum Gumay mengatakan dalam Operasi Ketupat Krakatau 2021 ini melibatkan 2.346 personil yang terdiri dari 235 personil Polda Lampung dan 2.111 Polres jajaran di seluruh Kabupaten Kota se-Lampung.
“Ada 80 pos yang didirikan, 9 pos penyekatan, 1 pos terpadu, 9 pos pelayanan, 61 pos pengamanan,” jelas Mingrum.
Sementara itu Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno mengatakan, berkaitan hal tersebut pihaknya sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan Forkompinda.
“Sudah dirumuskan bersama dalam pengamanan di tempat wisata terutama penegakan Prokes termasuk mendirikan pos di tempat wisata,” ungkapnya dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Krakatau 2021 Polda Lampung.
Hendro juga menegaskan pihaknya akan memprioritaskan gangguan kriminalitas. “Karena jelang hari raya biasa kriminalitas trendnya naik dan itu menjadi prioritas,” tegasnya.
Terkait larangan mudik, Polda Lampung menegaskan,pihaknya sudah menyiapkan 9 lokasi pos penyekatan di Lampung. Pos penyekatan ada di pintu masuk dan keluar menuju Sumatera Selatan, Bengkulu dan Pulau Jawa.
“Dan kemarin sudah ada kesepakatan pimpinan daerah untuk mendirikan pos itu, pada dasarnya ini operasi kemanusiaan ada administrasi kesehatan yang harus dipenuhi, kalau lokal masih kami maklumi,” jelasnya.
Sayapun juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudik. “Kalau sayang keluarga gak usah mudik,” tegasnya. (*)
Tim Liputan DemokrasiNews
