DEMOKRASINEWS, Lampung Timur, 24 Oktober 2026 — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, Sabtu (24/10/2026). Pemerintah mempercepat pemadaman, memperkuat dukungan peralatan, dan memantau dampak asap terhadap kesehatan masyarakat sekitar.
Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Mirza memantau sejumlah titik kebakaran menggunakan helikopter untuk melihat kondisi lapangan dan menentukan kebutuhan penanganan. Ia menegaskan, koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat agar pemadaman berjalan efektif dan kebakaran tidak meluas.
“Kondisi di bagian utara TNWK cukup menantang. Lahan bergambut, angin kencang, dan keterbatasan sumber air menyulitkan pemadaman,” ujar Mirza.
Menurut dia, dukungan BNPB selama beberapa pekan terakhir mencakup helikopter untuk pengeboman air (water bombing) dan peralatan pemadaman berupa pipa panjang. Dengan dukungan tersebut, tim di lapangan dilaporkan mampu memadamkan sekitar lima hektare area per hari.
Sekitar 360 personel gabungan dikerahkan untuk menangani karhutla, termasuk sekitar 330 personel TNI. Mereka bekerja bersama BNPB, Pemerintah Provinsi Lampung, BPBD, Polri, Manggala Agni, dan unsur terkait lainnya.
Tim mengandalkan sejumlah metode, mulai dari pengeboman air menggunakan helikopter, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), hingga pompa, selang, dan pipa panjang untuk menjangkau titik api yang sulit diakses.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan, pemantauan satelit hingga pukul 06.44 WIB mendeteksi 110 titik api di Provinsi Lampung. Ia juga menyebut sekitar 68 hektare area masih belum padam berdasarkan data yang disampaikan dalam penanganan tersebut.
BNPB menilai penggunaan pompa dengan selang sepanjang hampir tiga kilometer membantu menjangkau lokasi kebakaran. Penambahan peralatan serupa akan diupayakan untuk memperluas jangkauan pemadaman.
Selain memadamkan api, pemerintah memperhatikan dampak asap terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar TNWK. Gubernur Mirza menyatakan akan melakukan pengecekan kesehatan warga, terutama untuk mengetahui dampak paparan asap terhadap saluran pernapasan dan paru-paru.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya melindungi masyarakat selama kebakaran berlangsung. Pemerintah perlu memastikan warga yang mengalami gangguan pernapasan memperoleh pemeriksaan dan penanganan medis sesuai kebutuhan.
Mirza juga mengajak masyarakat mendoakan keselamatan personel TNI dan relawan yang bertugas memadamkan api di kawasan konservasi tersebut.
Evaluasi Penyebab dan Pencegahan Kebakaran
Pemerintah akan mengevaluasi penyebab kebakaran, terutama pada titik-titik di sekitar permukiman. Evaluasi bersama aparat penegak hukum dan unsur terkait diperlukan untuk memastikan penyebab kebakaran berdasarkan bukti, baik yang berkaitan dengan faktor alam maupun aktivitas manusia.
Kristomei mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Menurut dia, tindakan tersebut dapat memperburuk kebakaran dan memperluas dampak asap yang dirasakan masyarakat.
“Di satu sisi, ada saudara-saudara kita yang sedang berjuang memadamkan api. Karena itu, jangan sampai di sisi lain masih ada yang membakar hutan dan lahan. Dampaknya dirasakan bersama oleh masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Lampung bersama BNPB dan unsur terkait terus mengoordinasikan upaya pengendalian karhutla di TNWK. Penanganan difokuskan pada pemadaman, perlindungan kesehatan warga, penyelamatan habitat satwa, serta pencegahan titik api baru.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat menjaga kawasan hutan, menghindari pembakaran lahan, dan segera melaporkan titik api kepada petugas. Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam melindungi ekosistem TNWK dan mengurangi risiko kebakaran berulang.( Red/Rls )
