DEMOKRASINEWS, Jakarta, 13 Mei 2026 – Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara penyerahan uang hasil rampasan perkara dan penyelamatan aset negara yang digelar di kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (13/05/2026). Dalam penyerahan tahap keempat tersebut, total dana yang diserahkan mencapai Rp10.270.051.886.464.
Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 13.49 WIB didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kedatangan Presiden disambut langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin sebelum memasuki ruang acara.
Turut hadir Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih lainnya.

Tumpukan uang sitaan pecahan Rp100 ribu dipajang di area acara dalam susunan menyerupai piramida tiga sisi. Uang tersebut dibungkus plastik bening dan memenuhi bagian depan lokasi kegiatan.
Dana senilai Rp10,27 triliun tersebut berasal dari denda administratif sebesar Rp3,4 triliun dan hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor non-kehutanan sebesar Rp6,8 triliun.
Dalam prosesi acara, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan uang sitaan secara simbolis kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Selain penyerahan dana, pemerintah juga menyerahkan kawasan hutan seluas 2.373.171,75 hektare sebagai bagian dari upaya penyelamatan kekayaan negara.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa langkah tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mengamankan aset negara untuk kepentingan rakyat.
“Penyerahan ini membuktikan bahwa negara hadir menjaga kekayaan negara agar dapat dimanfaatkan kembali bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, total penyelamatan aset negara hingga tahap keempat telah mencapai sekitar Rp40 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mempercepat pembangunan fasilitas pelayanan publik, termasuk renovasi puskesmas dan sekolah di berbagai daerah.
Pemerintah menargetkan perbaikan 70 ribu sekolah pada tahun ini dan 100 ribu sekolah pada tahun depan sebagai bagian dari program peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Ia meminta seluruh aparat penegak hukum menjaga integritas serta memastikan keadilan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. ( Red/Sumber: BPMI Sekretariat Presiden )









