DEMOKRASINEWS, Lampung Selatan – Puluhan warga Desa Kelaten, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan gruduk kantor desa setempat mempertanyakan ketransparanan bantuan dampak Covid-19 yang bersumber dari Kementerian Sosial RI dan Dana Desa (DD) serta bantuan Pemerintah Lampung Selatan yang ada didesa setempat, Senin siang (8/6/2020).
Puluhan warga tersebut, memprotes kinerja pemerintah desa setempat ( Pemdes) dalam pendataan bantuan dampak Covid-19. Puluhan warga mendesak serta meminta Pemerintah Desa untuk memasukan data mereka untuk mendapat bantuan tahap selanjutnya.
Salah seorang warga menuturkan, pendataan bantuan dampak Covid -19 di desanya tidak transparan dan warga yang datang kekantor desa hari ini merupakan warga yang seharusnya layak mendapatkan bantuan dampak Covid-19,justru mereka nggak masuk pendataan.
” Justru yang terjadi pendataannya tidak transparan, bahkan ada yang tidak tepat sasaran, ada orang kaya ekonomi mampu juga dapat.Justru yang datang kekantor desa tadi itu orang-orang yang layak dapat bantuan,” ucap salah seorang warga Klaten yang enggan disebutkan namanya.
“Seharusnya pada pendataan awal aparat desa lebih jeli melihat layak atau tidaknya, sehingga tidak terjadi kisruh seperti ini. Sebenarnya saya juga dapat BST, beberapa hari lalu saya ngambil di kantor post, disitu saya lihat banyak orang kaya-kaya yang dapat bantuan,” tambahnya.
Terkait hal tersebut, Toto selaku Kepala Desa Klaten mengatakan bahwa warga yang hadir mengusulkan bantuan yang bersumber dari DD dibagi rata. Namun, menurutnya, bantuan dampak covid-19 itu sudah di tentukan dari pemerintah pusat.
“Usulannya bermacam-macam tadi, ada yang minta bantuan dari Dana Desa di bagi rata, ada juga yang usul, DD itu wewenang desa jadi desa berhak untuk apa saja, jadi bohong katanya kalau nggak bisa,” ucap Toto menirukan ucapan warga.
Namun, apapun masukan dari warga, Toto tetap mengupayakan. “Kami akan upayakan usulan warga di tahap selanjutnya, mudah-mudahan masih bisa diusulkan, sebab wacananya akan ada tambahan lagi tiga ratus ribu rupiah ,” ujarnya.
Toto mengatakan, untuk Desa Klaten Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 318 Kepala Keluarga yang valid dari jumlah usulan 325 Kk, sedangkan yang mendapat bantuan bersumber dari Dana Desa sebanyak 155 Kk.
Toto berharap masyarakat memahami persoalan ini,karena pemerintah desa hanya mengacu pada aturan dari pemerintah pusat mengenai dana desa. Kami harap warga paham keadaan kami sekarang, karena kita tidak bisa membuat aturan sendiri. Jadi yang belum mendapatkan akan kami upayakan kalau yang tiga bulan berlanjut, akan dicoba usulkan kembali.
Selama pandemi Covid – 19 masih ada saya menghimbau pada masyarakat untuk selalu mematuhi Protokol Kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran virus berbahaya tersebut.
Terkait Rumor yang beredar di wilayahnya tentang adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapatkan bantuan dampak Covid-19, Toto membantah bahwa hal itu tidak benar. “Nggak, itu cuma isu, cuma kabar bohong makanya nanti saya suruh Kadus untuk ngecek namanya didata ada pa nggak,” tutupnya.
Pewarta : Anesmi Hasroni
Editor : Roy Choiri.
Discussion about this post