DEMOKRASINEWS, Lampung Tengah, 12 November 2026 – Pembangunan jalan rigid beton ruas Bandar Sari–Payung Rejo, Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), menghadapi ketidakpastian. Kontraktor mempertanyakan kejelasan pembayaran dan kelanjutan kontrak proyek kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK).
Persoalan tersebut turut memicu kekecewaan masyarakat. Padahal, kontraktor mengaku telah melakukan persiapan pekerjaan, termasuk mobilisasi peralatan ke lokasi serta pengerjaan fisik yang diklaim telah mencapai 25 persen.
Suyono Lee selaku kontraktor mengatakan, pihaknya membutuhkan kepastian dari dinas terkait mengenai keberlanjutan kontrak proyek pembangunan jalan sepanjang 5,8 kilometer tersebut.
Menurutnya, kontrak yang telah ditandatangani antara penyedia jasa dan dinas merupakan dasar hukum pelaksanaan pekerjaan. Karena itu, persoalan administrasi dan pendanaan internal pemerintah tidak seharusnya menjadi ketidakpastian bagi kontraktor.
“Semua pekerjaan itu diawali dengan kontrak antara dinas dan penyedia jasa. Begitu kontrak telah ditandatangani, itu sudah sah di mata hukum. Bagaimana proses administrasi di dalamnya, saya tidak ingin tahu apakah itu ada dana atau tidak ada dana,” kata Suyono Lee, Kamis (12/11/2026).
Ia mempertanyakan alasan pemerintah menggelar tender apabila anggaran proyek belum memiliki kepastian. Sebaliknya, jika anggaran tersedia, pemerintah seharusnya segera merealisasikan kewajibannya agar pekerjaan tidak berlarut-larut.
“Kalau tidak ada anggarannya, kenapa berani menggelar tender? Kalau ada anggarannya, kenapa dibuat berlarut-larut? Padahal saat penandatanganan, uang muka kan ada. Uang muka itu sarana untuk memulai pengerjaan,” ujarnya.
Suyono menegaskan, pihaknya akan menyurati Dinas BMBK dan Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, untuk meminta kepastian kelanjutan proyek sekaligus penyelesaian administrasi atas biaya yang telah dikeluarkan.
Ia mengaku telah mempersiapkan kebutuhan pekerjaan secara optimal, mulai dari mobilisasi peralatan hingga pelaksanaan pekerjaan fisik yang diklaim mencapai 25 persen.
“Persiapan fisik telah kami lakukan dengan mengerjakan 25 persen dalam beberapa waktu terakhir. Persiapan peralatan juga sudah optimal dengan kami tempatkan di lokasi pengerjaan,” ungkapnya.
Ia juga meminta pemerintah memberikan kejelasan mengenai konsekuensi administrasi dan keuangan apabila proyek dihentikan ataupun dilanjutkan.
“Saya akan bersurat kepada Dinas BMBK dan Pemkab Lamteng. Jika dihentikan, bagaimana perhitungan uang yang sudah keluar ini? Kalau ingin dilanjutkan, bagaimana komitmen dan realisasinya? Kontrak ini saya tandatangani dengan dinas di Pemkab Lamteng, bukan di warung kopi,” tegasnya.
Masyarakat Tujuh Kampung Ancam Portal Jalan
Ketidakpastian pembangunan jalan tersebut juga memantik reaksi Aliansi Masyarakat Tujuh Kampung di Kecamatan Padang Ratu. Mereka menyatakan kecewa apabila pemerintah tidak melanjutkan perbaikan ruas Bandar Sari–Payung Rejo.
Perwakilan aliansi, Asep Sumantri, mengatakan masyarakat telah lama menantikan perbaikan jalan yang menjadi akses penting bagi aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
“Kami sangat kecewa dengan sikap pemerintah daerah yang justru merugikan masyarakat tujuh kampung jika proyek ini sampai tidak dilanjutkan,” kata Asep.
Ia menyebut masyarakat telah melihat kesiapan kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah segera memberikan kepastian agar pembangunan tidak kembali tertunda.
Asep bahkan mengancam akan menggerakkan masyarakat untuk memortal akses jalan keluar masuk kampung apabila pengerjaan proyek dihentikan.
“Jangan kami dibohongi terus-menerus dengan rencana perbaikan jalan. Padahal Pak Bupati I Komang Koheri sendiri yang berjanji kepada kami kalau jalan ini akan diperbaiki pada November ini,” cetusnya.
Senada, perwakilan aliansi lainnya, Ajmain, mengatakan masyarakat juga mempertimbangkan langkah mendatangi Kantor Pemkab Lampung Tengah untuk meminta penjelasan langsung mengenai kepastian pembangunan.
Menurut Ajmain, kerusakan jalan yang telah berlangsung puluhan tahun berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama perekonomian, mobilitas, dan kesehatan.
Ia menilai kondisi infrastruktur yang buruk membuat masyarakat di wilayah tersebut tertinggal dibandingkan kampung lain yang telah menikmati akses jalan lebih baik.
“Kami merasakan tertinggal secara ekonomi jika dibandingkan kampung lainnya yang jalannya sudah bagus. Untuk kesehatan, sudah berapa banyak keluarga kami yang terdampak akibat jalan jelek ini, seperti terkena infeksi paru-paru dan sesak napas,” ungkapnya.
Masyarakat berharap Pemkab Lampung Tengah segera mengambil langkah konkret untuk memastikan kelanjutan pembangunan jalan Bandar Sari–Payung Rejo. Mereka menuntut kepastian, bukan sekadar janji perbaikan yang kembali tertunda.( Red/Dilansir dari Lampung1.com)
