DEMOKRASINEWS, Lampung Timur – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung Timur menerima audiensi dari Paguyuban Petani Singkong Lampung Timur (PPS) di sekretariat PWI Lampung Timur, Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, pada Selasa, (7/1/2025). Audiensi tersebut membahas permasalahan yang dihadapi oleh petani singkong terkait penurunan harga yang sangat merugikan.
Ketua Paguyuban Petani Singkong (PPS) Lampung Timur, Maradhoni, menyampaikan bahwa para petani singkong di Lampung Timur, bahkan di seluruh Provinsi Lampung, merasa terdzolimi karena harga singkong yang anjlok tidak sesuai dengan biaya tanam. “Koordinasi sudah dilakukan, tetapi fakta sampai saat ini tidak berjalan sesuai harapan. Ironisnya lagi para pengusaha tapioka, khususnya pabrik, tidak mematuhi Surat Kesepakatan Bersama (SKB) terkait harga singkong yang sudah ditetapkan pemerintah yakni Rp 1400 per kilogram,” ujar Maradhoni.
Maradhoni juga menambahkan bahwa meskipun berbagai koordinasi telah dilakukan, hingga saat ini masalah ini tetap tidak terselesaikan. “Koordinasi sudah dilakukan tetapi fakta sampai saat ini tidak berjalan. Maka kami butuh peran media sangat besar, terutama dalam mengawal pemberitaan terkait harga singkong,” katanya, menegaskan pentingnya peran media dalam menyuarakan masalah yang dihadapi petani.
Maradhoni menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya, seperti aksi damai di kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, serta bertemu dengan Pemerintah Provinsi Lampung. Namun, jika tidak ada tanggapan yang memadai, mereka berencana untuk menyampaikan aspirasi ke tingkat pusat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua PWI Lampung Timur, Muklis, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengawal pemberitaan terkait masalah harga singkong yang dihadapi petani. “PWI Lampung Timur siap membantu mengawal isu ini melalui pemberitaan yang objektif. Kami akan berupaya agar suara petani singkong dapat terdengar lebih luas lagi hingga pemerintah pusat,” tegas Muklis.
Muklis menambahkan, sebagai organisasi profesi wartawan, PWI memiliki tanggung jawab moral untuk membantu masyarakat menyampaikan aspirasi mereka, terutama ketika menghadapi ketidakadilan. “Permasalahan harga singkong dan potongan hasil panen yang dinilai tidak wajar ini merupakan isu yang menyangkut hajat hidup banyak orang, terutama para petani kecil,” ujar Muklis.
Sebagai langkah awal, PWI Lampung Timur akan berkoordinasi dengan rekan-rekan media lainnya untuk menghasilkan pemberitaan yang mendalam dan akurat mengenai masalah ini. “Kami akan menggali informasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pelaku industri, dan pihak terkait lainnya, agar ada solusi yang kongkret,” kata Muklis.
Muklis menegaskan bahwa PWI Lampung Timur membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dengan Paguyuban Petani Singkong serta pihak terkait lainnya untuk terus memantau perkembangan situasi ini. “Audiensi ini diharapkan menjadi langkah untuk membuka komunikasi yang lebih baik antara petani singkong dan para pemangku kepentingan,” tutup Muklis.
Dengan dukungan media yang objektif, diharapkan masalah harga singkong dapat mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menemukan solusi yang adil bagi para petani di Lampung Timur. (Red/Pri/Aldo)
