DEMOKRASINEWS, Semarang –Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan memfasilitasi pengangkatan guru agama Buddha di Jawa Tengah. Ia juga akan mengawal aturan terkait ibadah dan ritual umat Buddha di Candi Borobudur.
“Dirjen Bimas Buddha Kemenag menyampaikan banyak poin yang mereka inginkan. Antara lain guru agama Buddha yang kekurangan maka dalam perencanaan data itu mesti masuk. Tadi langsung saya minta koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Ganjar, seusai menerima Plt Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama RI, Nyoman Suryadharma, di Puri Gedeh, Jumat sore kemarin (10/06/2022).
Poin penting lain yang disampaikan terkait kegiatan ibadah umat Buddha di lokasi tertentu, khususnya di Candi Borobudur. Menurut Ganjar, terkait ibadah umat Buddha tersebut memang harus ada aturan-aturan yang harus disesuaikan dan disosialisasikan. Dalam hal ini ia juga mendorong forum kerukunan umat beragama (FKUB) untuk ikut berdialog bersama.
“Kalau itu bisa dilakukan akan sangat baik. Maka konsentrasi bicara kita tadi sampai ke Borobudurnya. Mereka juga punya ritual mengelilingi candi, seperti muslim itu tawaf. Boleh tidak kalau bisa waktu ibadah, lokasi candi dikosongkan? Saya bilang boleh,” jelas Ganjar.
Selain itu Ganjar juga mendorong agar ada penyesuaian terkait tarif bagi mereka yang akan beribadah. Usulan Ganjar adalah tidak memasang tarif bagi umat Buddha yang beribadah di Candi Borobudur.
“Jadi artinya akan banyak sekali orang nanti bisa beribadah dengan tenang, termasuk tarif dan sebagainya. Kalau menurut saya kalau mau ibadah ya jangan ditarifin, artinya free. Ini ruang yang kita berikan. Saya senang karena dukungan terhadap pengelolaan candi dan wilayahnya mereka mendukung penuh. Ini sesuatu yang penting untuk kita komunikasikan dengan yang lain,” ungkap Ganjar.
Dirjen Bimas Buddha, Nyoman Suryadharma, mengatakan tujuannya bertemu Ganjar untuk menyampaikan beberapa hal penting.
Setidaknya ada empat poin yang disampaikan. Pertama, terkait pemanfaatan Candi Borobudur untuk event besar Swayamvara Tripitaka Gatha pada tahun 2023 mendatang. Terkait event tersebut diharapkan ada sinergi antara Dirjen Bimas Buddha Kemenag RI dengan Pemprov Jateng sebagai panitia bersama.
Di samping sterilisasi area candi, Nyoman juga berharap untuk kepentingan ibadah pengunjung tidak dibatasi sebanyak 1.200 orang. Ia meminta setidaknya bisa mencapai jumlah 10.000 orang, tentunya dengan pengaturan yang baik selama kegiatan.
“Kedua, tadi menyampaikan kepada Gubernur ketika umat Buddha di Indonesia, mancanegara, atau dari manapun melakukan puja bakti atau hari raya di Borobudur itu kami meminta agar tidak ada orang naik di struktur Candi Borobudur. Artinya agar candi itu benar-benar sakral ketika kami melakukan hari raya. Karena juga ada ritual puter Borobudur sebanyak tiga kali. Supaya candi steril dan supaya menjaga kesakralan candi, ada nuansa sakral,” jelasnya.
Poin ketiga, lanjut Nyoman, terkait pengangkatan guru agama Buddha. Ia menjelaskan, saat ini pengangkatan guru agama Buddha tidak lagi dilakukan oleh Kementerian Agama, tetapi dari pemerintah daerah masing-masing. Maka dari itu ia meminta Ganjar untuk menyiapkan formasi untuk guru agama Buddha.
“Untuk di Jawa Tengah ini nanti sekiranya ada formasi agar diberikan formasi untuk pengangkatan guru-guru agama, baik negeri maupun PPPK untuk ditempatkan di sekolah-sekolah umum karena kami tidak memiliki sekolah sendiri. Guru agama Buddha itu biasanya berada di sekolah umum. Gubernur sudah memberikan penjelasan juga ada Dinas Pendidikan untuk mengakomodir,” ungkapnya.
Terakhir, Nyoman meminta Gubernur Jawa Tengah untuk menyambut tokoh-tokoh masyarakat Buddha dari Sumatera Selatan, yang akan berkunjung ke Candi Borobudur pada pertengahan Juli 2022. Setidaknya akan ada 50-60 orang tokoh masyarakat Buddha yang akan hadir. (Rls Hms Media Pemprop Jateng)
