DEMOKRASINEWS, Cianjur – Pemerintah telah memulai langkah-langkah untuk relokasi warga yang terdampak bencana tanah bergerak di Desa Sukaraja dan Desa Wargasari, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur. Bencana ini terjadi pada Jumat, 22 November lalu. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., dalam kunjungannya ke lokasi terdampak di Desa Sukaraja pada Senin, (2/12/2024).
Proses persiapan relokasi ini dilakukan berdasarkan hasil kajian yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Kepala BNPB, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat, BPBD Kabupaten Cianjur, serta unsur-unsur lain yang berperan dalam penanganan bencana tanah bergerak di Kecamatan Kadupandak.
Oleh karena itu, Suharyanto mendorong semua pihak yang terlibat dalam penanganan bencana tanah bergerak ini untuk segera melakukan relokasi secara bertahap.
Selama masa transisi sebelum hunian permanen tersedia, Suharyanto menjelaskan bahwa para warga yang terdampak bencana memiliki dua opsi. Pertama, mereka dapat diberikan hunian sementara, atau kedua, mereka dapat menerima dana tunggu hunian, yang akan membantu mereka memenuhi kebutuhan sementara sampai relokasi selesai.
Hingga hari ke-10 pascabencana tanah bergerak di Kabupaten Cianjur, berdasarkan data per hari Minggu (1/12), tercatat sebanyak tiga desa di dua kecamatan yang terdampak. Tiga desa tersebut adalah Desa Sukaraja dan Desa Wargasari di Kecamatan Kadupandak, serta Desa Waringinsari di Kecamatan Takokak. Sebanyak 85 Kepala Keluarga (KK) atau 242 warga terdampak bencana ini.
Selain itu, kerugian material yang tercatat meliputi 85 rumah yang terdampak, serta 105 rumah yang terancam akibat pergerakan tanah.
Pemerintah daerah bersama BNPB dan BPBD terus melakukan upaya penanganan agar warga yang terdampak dapat segera mendapatkan tempat yang layak dan aman untuk tinggal, serta memulihkan kondisi mereka setelah bencana ini. (Red/Rls BNPB RI)
