DEMOKRASINEWS, Lampung Timur – Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2026 secara hybrid, Selasa (27/1/2026). Forum ini menjadi wadah strategis bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan riil di tingkat kecamatan dan desa.
Musrenbangcam dipusatkan di Aula Kantor Bappeda Lampung Timur dan dihadiri Ketua DPRD Lampung Timur Rida Rotul Aliyah, para staf ahli, asisten, serta kepala OPD atau perwakilannya. Kegiatan dipandu langsung oleh Kepala Bappeda Lampung Timur Agusrina Syaka, guna memastikan pembahasan berjalan tertib, partisipatif, dan fokus pada penetapan prioritas pembangunan daerah.
Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah mengikuti kegiatan secara daring dari Desa Sri Rejosari, Kecamatan Way Jepara. Sementara itu, seluruh camat mengikuti Musrenbangcam melalui Zoom Meeting dari kantor kecamatan masing-masing.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa Musrenbangcam memiliki peran penting dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah.
“Musrenbangcam tidak boleh menjadi forum seremonial semata. Forum ini harus mampu menghasilkan prioritas pembangunan yang benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat,” tegas Bupati.
Menurut Bupati, aspirasi warga merupakan dasar utama dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek sekaligus penerima manfaat pembangunan.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga memaparkan capaian pembangunan Kabupaten Lampung Timur sepanjang tahun 2025. Di tengah keterbatasan anggaran, berbagai program inovatif yang dijalankan berhasil mendorong tren positif sejumlah indikator makro, terutama penurunan angka kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Capaian ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah desa, dunia usaha, serta dukungan masyarakat. Ini menjadi modal penting untuk bekerja lebih baik ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lampung Timur Rida Rotul Aliyah menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Musrenbangcam sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berpihak kepada masyarakat.
“DPRD berkomitmen mengawal dan memperjuangkan hasil Musrenbangcam agar dapat terakomodasi dalam kebijakan dan penganggaran daerah,” kata Rida.
Meski mencatat capaian positif, Bupati mengakui masih terdapat tantangan pembangunan, terutama pada sektor infrastruktur dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pada tahun 2026 pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya peningkatan konektivitas jalan kabupaten serta penguatan layanan kesehatan.
Bupati berharap kualitas infrastruktur jalan dan pelayanan kesehatan, terutama di RSUD Sukadana, terus meningkat agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain itu, berbagai inovasi pelayanan publik akan terus dilanjutkan. Bupati meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk terus berinovasi dan memaksimalkan potensi yang ada demi menghadirkan layanan yang responsif terhadap kebutuhan warga.
Menghadapi tahun 2027, Bupati juga mengingatkan adanya tantangan global berupa ketidakpastian ekonomi akibat konflik geopolitik dan dinamika ekonomi internasional yang berpotensi berdampak hingga ke daerah.
Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus disusun secara berkualitas, partisipatif, berbasis data, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Lampung.
Target pembangunan Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2027 meliputi kemantapan infrastruktur di atas 65 persen, pertumbuhan ekonomi lebih dari 5 persen, serta penurunan angka kemiskinan di bawah 12 persen.
“Pembangunan Lampung Timur tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga harus inklusif dan berkelanjutan, menurunkan kemiskinan, menekan stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat daya saing daerah,” pungkas Bupati.
Melalui Musrenbangcam 2026, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersama DPRD berharap partisipasi aktif masyarakat terus terjaga agar pembangunan yang direncanakan benar-benar merata dan berdampak nyata bagi kesejahteraan warga.( Red/Rls/Prie)
