DEMOKRASINEWS, Lampung Utara, 15 Agustus — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Utara menegaskan pengelolaan belanja daerah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Setiap belanja pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan serta perekonomian daerah.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPKAD Lampung Utara, Iskandar Helmi, mengatakan penguatan tata kelola keuangan terus dilakukan, salah satunya melalui digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa.
“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah. Digitalisasi pengadaan menjadi bagian dari upaya menciptakan proses belanja yang lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran,” kata Iskandar, Jumat (14/8/2026).
Berdasarkan data Rencana Pengadaan Tahun Anggaran 2026, BPKAD Lampung Utara tercatat mengelola 262 paket pengadaan dengan nilai rencana sekitar Rp12,05 miliar.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 168 paket dilaksanakan melalui penyedia, sedangkan 94 paket menggunakan mekanisme swakelola.
Dari 168 paket melalui penyedia, sebanyak 161 paket atau 95,8 persen telah menggunakan mekanisme elektronik melalui E-Purchasing.
Menurut Iskandar, penggunaan sistem elektronik bukan sekadar perubahan mekanisme transaksi, tetapi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengadaan.
Digitalisasi membuat proses pengadaan lebih terdokumentasi sehingga setiap tahapan belanja dapat lebih mudah ditelusuri dan dipantau.
Namun, Iskandar menekankan bahwa teknologi bukan tujuan akhir. Penggunaan sistem elektronik harus tetap dibarengi kepatuhan terhadap ketentuan, kewajaran harga, kesesuaian kebutuhan, kualitas barang dan jasa, serta pertanggungjawaban pada setiap tahapan pengadaan.
“Kami terus mendorong agar setiap rupiah belanja daerah tidak hanya terserap, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat nyata bagi pembangunan dan perekonomian daerah,” ujarnya.
Selain digitalisasi pengadaan, BPKAD Lampung Utara mencatat sebanyak 167 paket pengadaan melalui penyedia mendukung penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).
Iskandar mengatakan kebijakan tersebut diarahkan agar belanja pemerintah memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
Belanja daerah diharapkan tidak berhenti pada transaksi administratif, tetapi turut menggerakkan produsen, distributor, pelaku usaha, hingga tenaga kerja dalam negeri.
Dengan nilai rencana pengadaan mencapai Rp12,05 miliar, transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek penting untuk memastikan setiap belanja dilakukan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat optimal.
Menurut BPKAD, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian belanja dengan kebutuhan, kepatuhan terhadap prosedur, serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
BPKAD Lampung Utara juga mencatat alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp1,92 miliar.
Pos anggaran tersebut disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan yang bersifat tidak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Iskandar menegaskan penguatan tata kelola keuangan daerah akan terus dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Menurut dia, capaian penggunaan E-Purchasing sebesar 95,8 persen merupakan bagian dari proses pembenahan tata kelola pengadaan. Sistem digital dapat memperkuat dokumentasi dan pemantauan, tetapi pengawasan terhadap substansi pengadaan tetap menjadi faktor utama.
“Digitalisasi menjadi alat. Transparansi menjadi prinsip. Sedangkan manfaat nyata bagi masyarakat menjadi ukuran akhirnya,” kata Iskandar.
Ia menambahkan, pengelolaan keuangan daerah diharapkan semakin profesional, transparan, dan tepat sasaran sehingga belanja pemerintah benar-benar memberikan nilai tambah bagi pembangunan Lampung Utara.( Red/JM )
