DEMOKRASINEWS, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) strategis yang bertujuan untuk memperkuat sinergi pembangunan daerah melalui transformasi digital dan penguatan ketahanan pangan. Penandatanganan MoU ini dilakukan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (15/4/2025), sebagai tonggak awal kolaborasi dua provinsi dengan karakteristik ekonomi dan geografis yang saling melengkapi.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengungkapkan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret untuk mempercepat transformasi pelayanan publik di Provinsi Lampung. Salah satu sorotan utama dalam kolaborasi ini adalah adopsi aplikasi Super-APPS JAKI (Jakarta Kini) milik Pemprov DKI Jakarta, yang terbukti sukses menjadi asisten digital bagi warga ibu kota. “Kami tidak ingin berjalan pelan-pelan sambil meraba-raba. Kami ingin belajar dari yang jatuh-bangun, yang sudah diuji sistemnya, dan terbukti diterima warga,” tegas Gubernur Mirza.
Langkah ini sejalan dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2025-2030, yakni “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” dengan fokus utama pada pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif. Menurut Gubernur Mirza, kolaborasi dalam pembangunan aplikasi JAKI ini bisa menjadi titik awal untuk kerja sama yang lebih luas.
Selain sektor digital, kolaborasi ini juga melibatkan sektor ketahanan pangan. Lampung memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan nasional, dengan kontribusi signifikan terhadap pasokan berbagai komoditas seperti beras (nomor lima nasional), jagung (nomor tiga nasional), singkong (nomor satu nasional), daging ayam (nomor tiga nasional), pisang (nomor satu nasional), dan nanas (nomor satu nasional).
Gubernur Mirza mengungkapkan, “Sektor ketahanan pangan merupakan yang sangat potensial dan saling menguntungkan. Bayangkan jika sistem logistik, distribusi, dan tata niaga pangan antara Lampung dan Jakarta bisa kita kelola secara terintegrasi, efisien, dan digital. Kita bukan hanya menyejahterakan petani dan pelaku usaha kecil di Lampung, tetapi juga menjamin pasokan pangan berkualitas dan harga terjangkau bagi warga Jakarta.”
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyambut baik kerja sama ini dan menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan JAKI versi Lampung. Ia juga menyebutkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta terbuka untuk kolaborasi lebih lanjut, termasuk investasi langsung melalui BUMD Jakarta di sektor pertanian Lampung. “Kami tidak hanya ingin menerima produk dari Lampung. Kami ingin menjadi bagian dari rantai nilai produksinya, bahkan membangun bersama di Lampung. Ini bagian dari upaya pemerataan ekonomi dan desentralisasi bisnis,” ujar Pramono.
Pramono menambahkan bahwa momentum mudik Lebaran 2025 memberikan pelajaran penting tentang perlunya memperkuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jakarta. Dengan membuka jalur investasi dan kerja sama langsung ke Lampung, Jakarta juga akan berkontribusi dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih merata.
Dengan kerja sama ini, diharapkan dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat. Diperkirakan, kerja sama ini akan menurunkan biaya logistik antarprovinsi hingga 18% (berdasarkan data BPS 2023), meningkatkan akses pasar bagi lebih dari 120 ribu petani dan pelaku UMKM di Lampung, serta meningkatkan kepuasan layanan publik melalui digitalisasi yang terstandarisasi. Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan dapat mempercepat transformasi ekonomi digital di wilayah Lampung.
Kesepakatan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antardaerah bukan sekadar retorika, tetapi instrumen nyata untuk menjawab tantangan ketimpangan layanan dan distribusi ekonomi antarwilayah. “Semua untung, semua tumbuh, dan rakyat kita menjadi pemenangnya,” tutup Gubernur Rahmat Mirzani Djausal. (Red/Rls Diskominfotik Lampung)
