DEMOKRASINEWS, Lampung Timur, 10 November 2026 – Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti. Penyusunan dokumen strategis ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi pesisir, mengendalikan pemanfaatan ruang, sekaligus melindungi lingkungan dari ancaman kerusakan dan bencana.
Langkah tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) pertama yang berlangsung di Aula Hotel Tirta Kencana, Kecamatan Bandar Sribhawono, Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah kecamatan, seluruh kepala desa dari Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti, perwakilan DPRD Lampung Timur dari daerah pemilihan (Dapil) II, Sandi Yudha dan Ria Andriyana, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Pembahasan dijadwalkan berlangsung selama dua hari. Pada Rabu (11/11/2026), kegiatan dilanjutkan dengan agenda perencanaan RDTR untuk Kecamatan Way Jepara dan Sekampung Udik.
Penyusunan RDTR ini merupakan bagian dari program penyusunan materi teknis dan rancangan peraturan kepala daerah (Ranperkada) untuk empat wilayah perencanaan di Kabupaten Lampung Timur.
Melalui FGD tersebut, tim penyusun menghimpun masukan pemangku kepentingan, memverifikasi kondisi wilayah, mengidentifikasi persoalan pemanfaatan ruang, serta menyelaraskan kebutuhan pembangunan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Labuhan Maringgai Berpotensi Jadi Pusat Ekonomi Maritim
Labuhan Maringgai memiliki posisi strategis sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sekaligus kawasan pengembangan ekonomi maritim. Wilayah ini berpotensi memperkuat sektor perikanan tangkap, budidaya tambak, perdagangan, jasa, pariwisata, hingga industri pengolahan hasil laut.
Potensi tersebut didukung keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Labuhan Maringgai dan Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Penet. Selain itu, kawasan mangrove dan sejumlah destinasi wisata pantai membuka peluang pengembangan ekowisata serta ekonomi masyarakat setempat.
Berdasarkan data paparan, Labuhan Maringgai memiliki jumlah penduduk 78.503 jiwa pada 2024. Penggunaan lahannya didominasi persawahan seluas 4.589,12 hektare atau 32,27 persen, disusul semak belukar dan kawasan permukiman.
Pasir Sakti Punya Potensi Minapolitan
Sementara itu, Kecamatan Pasir Sakti memiliki karakter wilayah pesisir dengan potensi besar di sektor perikanan, pertambakan, dan pertanian. Kecamatan yang terdiri atas delapan desa ini memiliki jumlah penduduk 42.058 jiwa.
Penggunaan lahannya didominasi tambak seluas 3.603,86 hektare atau sekitar 31 persen. Selanjutnya, lahan sawah mencapai 1.883,83 hektare dan ladang atau tegalan seluas 1.652,02 hektare.
Kawasan strategis minapolitan di Pasir Sakti mencapai 3.476,84 hektare, meliputi wilayah Desa Pasir Sakti, Mulyo Sari, Purworejo, hingga Labuhan Ratu.
Besarnya potensi tersebut membutuhkan pengaturan ruang yang tepat agar aktivitas perikanan, pertanian, dan pengembangan ekonomi masyarakat dapat berjalan seiring tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Abrasi dan Kerusakan Mangrove Jadi Perhatian
Di balik peluang ekonomi yang menjanjikan, Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti menghadapi tantangan lingkungan yang tidak ringan.
Labuhan Maringgai berhadapan dengan ancaman abrasi, perubahan garis pantai, banjir, genangan, dan gelombang tinggi. Perkembangan tambak yang tidak terkendali juga berpotensi memicu konflik pemanfaatan ruang serta menekan keberadaan ekosistem mangrove.
Di Pasir Sakti, pengaturan kawasan pesisir dan perlindungan mangrove menjadi perhatian penting. Pemerintah perlu memastikan pengembangan tambak tidak mengganggu kawasan lindung maupun keberlanjutan lahan pertanian.
Karena itu, RDTR diharapkan menjadi instrumen pengendalian pembangunan sekaligus memberikan kepastian pemanfaatan ruang. Dokumen tersebut juga akan menjadi dasar integrasi kebutuhan infrastruktur, pengembangan kawasan ekonomi, dan penguatan mitigasi bencana.
Menjadi Pedoman Pembangunan Jangka Panjang
Dokumen RDTR yang disusun nantinya mencakup buku fakta dan analisis, buku rencana, peta digital skala 1:5.000, kajian kebijakan, rancangan peraturan kepala daerah, serta dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Melalui proses perencanaan yang terukur dan partisipatif, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur diharapkan mampu mengarahkan pembangunan kawasan pesisir secara lebih tertib, produktif, dan berkelanjutan.
Lebih dari sekadar dokumen tata ruang, RDTR diharapkan menjadi landasan untuk membuka peluang investasi, memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, menjaga ekosistem mangrove, serta melindungi ruang hidup masyarakat bagi generasi mendatang.( Red/Supriyono)
