DEMOKRASINEWS, Jakarta – Rakernas Persatuan Pensiunan Indonesia (PPI) yang diselenggarakan di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Kalibata, Jakarta Selatan, dimulai pada malam Rabu, 4 Desember. Pada hari berikutnya, Kamis, 5 Desember, acara dibuka oleh Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Dalam sambutannya, Pratikno menyampaikan rasa terima kasih kepada PPI atas dukungannya kepada pemerintah. PPI dinilai telah memberikan kontribusi positif dalam berbagai aspek pembangunan, terutama dalam memperkuat peran pensiunan dalam masyarakat dan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial.
Acara Rakernas ini diharapkan dapat menjadi ajang untuk memperkuat kerjasama antara PPI dengan pemerintah, serta untuk membahas berbagai isu penting terkait dengan kesejahteraan pensiunan di Indonesia.
Masalah yang sedang dihadapi pemerintah Indonesia saat ini, salah satunya adalah bencana alam hidrometeorologi, seperti curah hujan yang berlebih yang terjadi mulai dari Sumatera hingga Jawa Timur. Bencana ini menimbulkan dampak yang signifikan bagi banyak daerah, baik dari segi kerusakan fisik maupun sosial. Selain itu, ada berbagai tantangan global yang semakin kompleks dan memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk organisasi seperti Persatuan Pensiunan Indonesia (PPI).
PPI, sebagai organisasi yang mewakili pensiunan, memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung upaya pemerintah. PPI tidak hanya berfokus pada kesejahteraan pensiunan, tetapi juga memiliki potensi untuk memberikan kontribusi besar dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang ada. Sebagai bagian dari “Silver Society” atau masyarakat perak, PPI dapat memainkan peran sebagai agen perubahan dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi perubahan demografi yang sangat signifikan.
Pada periode 2060-2070, diperkirakan akan terjadi ledakan jumlah lansia di Indonesia, yang dapat mencapai sekitar 30-35% dari total jumlah penduduk. Fenomena ini dikenal dengan istilah “ledakan usia lansia.” Peningkatan jumlah lansia akan mempengaruhi berbagai sektor, mulai dari sistem kesehatan, pensiun, hingga kebijakan sosial. Oleh karena itu, peran PPI sebagai organisasi yang memiliki pengalaman dan kepedulian terhadap pensiunan sangat diharapkan dalam membantu pemerintah mengatasi tantangan ini.
Pemerintah Indonesia memang harus memperhatikan dan merencanakan dengan serius mengenai fenomena Silver Society, mengingat jumlah lansia yang semakin besar di masa depan. Hal ini tidak hanya berhubungan dengan masalah sosial dan kesejahteraan, tetapi juga membuka peluang besar bagi ekonomi, yang dikenal dengan istilah Silver Economy. Silver Economy merujuk pada potensi pasar yang timbul akibat peningkatan jumlah lansia, yang membutuhkan berbagai produk dan layanan khusus untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Lansia memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan dengan kelompok usia lainnya, dan ini menciptakan peluang bagi sektor ekonomi baru yang dapat berkembang dalam jangka panjang. Misalnya, layanan kesehatan seperti fisioterapi, penyediaan alat bantu seperti tongkat, kursi roda, dan alat bantu dengar, serta berbagai layanan medis seperti dokter spesialis geriatri, pemeriksaan rutin, hingga perawatan rumah. Semua sektor ini berpotensi menjadi pilar ekonomi yang besar, seiring dengan bertambahnya jumlah lansia yang membutuhkan perhatian khusus.
Ermaya, Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PPI, dalam sambutannya di Rakernas PPI, menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh PPI. Sebagai bentuk dukungan langsung, Presiden mengutus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, untuk hadir di Rakernas PPI. Kehadiran Pratikno menunjukkan komitmen pemerintah untuk bekerja sama dengan PPI dalam menangani berbagai isu yang berkaitan dengan pensiunan dan lansia.
PPI sendiri sudah melakukan berbagai langkah konkret untuk mendukung kesejahteraan pensiunan. Di antaranya, PPI telah menyediakan mobil jenazah sebagai bentuk pelayanan kepada pensiunan yang membutuhkan, serta beberapa daerah sudah memiliki tanah kuburan khusus untuk pensiunan. Ini menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan terakhir para pensiunan dengan memberikan rasa aman dan nyaman hingga akhir hayat.
Selain itu, PPI juga telah memfasilitasi layanan khusus untuk pensiunan golongan 1 dan 2 dengan menyediakan loket pelayanan khusus di beberapa rumah sakit. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah akses layanan kesehatan bagi pensiunan, yang seringkali membutuhkan perhatian medis khusus dan lebih sering mengunjungi fasilitas kesehatan. Semua ini adalah upaya nyata dari PPI untuk mendukung kualitas hidup pensiunan, baik secara fisik maupun mental, serta untuk memastikan bahwa mereka tetap dihargai dan dilayani dengan baik sepanjang masa pensiun mereka.
Rakernas Persatuan Pensiunan Indonesia (PPI) kali ini juga menyoroti berbagai upaya pembinaan dan pemberdayaan ekonomi untuk para pensiunan. Salah satu program yang dilaksanakan oleh PPI adalah pembinaan usaha mikro, seperti ternak, kebun, dan pembentukan koperasi. Program ini bertujuan untuk memberdayakan pensiunan agar mereka tetap produktif dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri mereka sendiri dan masyarakat sekitar. Ini sejalan dengan visi PPI untuk mendukung pensiunan agar tidak hanya bergantung pada dana pensiun, tetapi juga bisa berkontribusi pada perekonomian melalui usaha-usaha mikro.
Selain itu, PPI juga sudah menerbitkan kartu pensiunan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membeli tiket kereta api, pesawat, dan layanan lainnya. Kartu ini telah berjalan selama dua tahun dan memberikan manfaat nyata bagi pensiunan, memudahkan mereka untuk mengakses layanan transportasi dengan harga yang lebih terjangkau, serta berbagai fasilitas lainnya yang mendukung mobilitas mereka.
Rakernas kali ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno yang hadir mewakili Presiden Joko Widodo. Selain itu, hadir juga beberapa menteri, Wakil Ketua DPN PPI, Ibu Diah, Ketua Panitia Rakernas, Bapak Samiono, Gubernur, Bupati, serta Ketua Umum PPI, Bapak Suriat. Tak ketinggalan, perwakilan dari Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta para Ketua Pengurus Tingkat Nasional, Pengurus Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Sekretaris Negara Bapak Bambang Sari.
Dalam kesempatan ini, Sri Wardhani, Ketua 3 PPI dan Ketua PERPENI Provinsi Lampung, melaporkan bahwa PPI telah berhasil membentuk organisasi di tingkat Kabupaten/Kota, bahkan beberapa tempat sudah membentuk PPI hingga tingkat Kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa PPI semakin memperluas jangkauan dan pengaruhnya di seluruh Indonesia, serta memperkuat jaringan di setiap tingkatan pemerintahan, sehingga dapat lebih maksimal dalam memberikan pelayanan dan dukungan kepada pensiunan.
Dengan berbagai program yang dilaksanakan, seperti pembinaan usaha mikro, penerbitan kartu pensiunan, dan pengembangan organisasi yang terus berkembang hingga tingkat kecamatan, PPI menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki kesejahteraan dan kualitas hidup pensiunan di Indonesia. Rakernas ini juga menjadi ajang untuk memperkuat kerjasama antara PPI dan pemerintah, serta untuk berbagi ide dan solusi guna menghadapi tantangan besar terkait populasi lansia yang terus meningkat. (Ato/Rls)
