DEMOKRASINEWS, Jakarta Pusat – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), di JI-EXPO, Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/09/2023) siang. Dalam sambutannya, Presiden meminta semua pihak untuk mewaspadai kelangkaan pangan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan situasi geopolitik dunia.
“Kenaikan suhu bumi, kekeringan di mana-mana, kemarau panjang, sehingga menyebabkan gagal tanam, menyebabkan gagal panen. Dan super El Nino yang ada di tujuh provinsi di negara kita juga mempengaruhi pasokan pangan pada rakyat kita Indonesia. Plus ditambah yang kedua, yang pertama ancaman perubahan iklim, yang kedua juga yang berkaitan dengan geopolitik dunia, yang juga berpengaruh pada pasokan pangan,” ungkap Presiden.
Ia menyampaikan, krisis geopolitik dunia yang menyebabkan kelangkaan pangan itu disebabkan oleh perang antara Rusia dan Ukraina . Perang dua negara penghasil gandum terbesar itu menyebabkan sebanyak 207 juta ton gandum tidak bisa diekspor karena alasan keamanan.
“Sehingga yang terjadi adalah di Afrika, di Asia maupun di Eropa sendiri kekurangan pangan itu betul-betul nyata dan terjadi. Harga yang naik secara drastis dan bahkan kemarin saya membaca sebuah berita, di satu negara maju di Eropa, anak-anak sekolah banyak yang sudah tidak sarapan pagi. Yang biasanya sarapan pagi, sekarang ini sudah tidak sarapan pagi karena kekurangan bahan pangan, karena mahalnya bahan pangan,” kata Presiden.
Kelangkaan pangan yang terjadi di seluruh dunia tersebut, membuat sebanyak 22 negara menghentikan ekspor pangan, termasuk beras, untuk mengamankan pasokan di negaranya masing-masing.
“Ada Uganda, Rusia, India, Bangladesh, Pakistan, dan Myanmar terakhir juga akan masuk lagi tidak mengekspor bahan pangannya. Betapa nanti kalau ini diterus-teruskan ini semua harga bahan pokok pangan semuanya akan naik,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, Presiden menegaskan perlunya visi taktis yang memuat rencana kerja detail dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan terkait program kedaulatan pangan. Menurutnya, kedaulatan pangan sangat diperlukan untuk menghadapi peningkatan jumlah penduduk yang terus bertambah.
“Kita tahu penduduk kita sudah 278 juta, penduduk kita saat ini sudah 278 juta. Dunia juga sudah lebih dari 8 miliar, penduduk dunia, dan akan terus bertambah. Di tahun 2030 diperkirakan sudah mencapai 310 [juta], karena pertumbuhan penduduk kita 1,25 persen kenaikannya per tahun. Artinya sekali lagi, pangan menjadi kunci. Seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, pangan merupakan mati hidupnya suatu bangsa, itu betul sekali, beliau sudah melihat kejadian yang sekarang ini kita alami,” tegasnya.
Ia menjelaskan, visi taktis yang memuat rencana kerja detail tersebut juga diperlukan untuk merencanakan jumlah pembangunan infrastruktur penunjang produksi pangan, seperti irigasi dan embung. Presiden juga menilai, jumlah infrastruktur penunjang produksi pangan di Indonesia masih kurang dibandingkan dengan negara-negara lain.
“Karena waduk kita mungkin sampai tahun depan baru akan tambah kira-kira 61 waduk. Total waduk kita kurang lebih nanti plus 230 berarti kurang lebih 300-an waduk. Masih sangat kecil sekali kalau dibandingkan dengan Korea, dengan China, belum ada 10 persennya kita. Artinya, masih perlu kerja keras untuk menyelesaikan infrastruktur yang berkaitan dengan pangan yang kita miliki,” pungkasnya.
Turut hadir dalam Rakernas ini, antara lain Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menristekdikti Nadiem Makarim, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Puspayoga, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, dan Direktur Utama Bulog Budi Waseso. (TGH/ABD)
