DEMOKRASINEWS, Halsel, Maluku Utara (20/4/2021) – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) melakukan konsolidasi dan aksi jalanan.
Aksi organisasi gerakan ini adalah bentuk perlawanan atas ketimpangan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Halsel, dan pihak BRI KCP Labuha yang merugikan masyarakat Gane.
Ketua GMNI Halsel, Sumitro K. Komdan, ketika dikonfirmasi membenarkan terkait aksi atau gerakan ekstra parlemen yang akan dilakukan pada Rabu besok (21/4/2021).
“Perlu diketahui bahwa langkah turun jalan ini adalah murni atas kepentingan masyarakat Gane, dan tidak ada tendensi apa pun”.
“Sejauh ini yang kami amati bahwa pihak Pemda dalam hal ini BPBD Halsel dan pihak BRI KCP Labuha sudah membodohi masyakata Gane, sehingga wajar kita turun ke jalan atas nama masyarakat”, tegas, Sumitro K. Komdan.
Sementara, Harmain Rusli, selaku Ketua GPM, menyesali atas tindakan Pemda, juga DPRD Halsel yang terkesan turut melegitimasi penderitaan masyarakat, ini kezoliman tidak bisa dibiarkan”.
GMNI dan GPM sepekan lalu melakukan aksi dan hearing dengan otoritas DPRD namun sejauh ini belum ada titik terang, artinya DPRD tertidur lelap di atas penderitaan rakyat.
“Sikap GPM secara kelembagaan tetap mempresur dan mengawal dana Bansos (Huntap) korban gempa Gane, jika hal ini tidak indahkan maka kami akan memboikot aktivitas BRI KCP Labuha. GPM juga berharap pihak penegak hukum Kejaksaan, dan Pengadilan Labuha (hakim) dalam pemutusan perkara benar-benar adil”, seruan, Harmain Rusli.
Pewarta : Asrul Lamunu
