DEMOKRASINEWS, Jakarta, 10 November 2026 – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat keterbukaan informasi publik melalui integrasi layanan digital, peningkatan respons pengaduan masyarakat, serta penyelesaian sengketa informasi. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat RI di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Jihan memaparkan pengembangan LampungIn sebagai portal layanan digital terpadu yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai layanan pemerintah. Platform ini juga menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan secara langsung.
Setiap laporan masyarakat dipantau tindak lanjutnya oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Mekanisme tersebut mencakup berbagai persoalan pelayanan publik, termasuk pengaduan mengenai kerusakan infrastruktur jalan.
Selain memperkuat layanan digital, Pemprov Lampung juga memiliki landasan regulasi melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelayanan Informasi Publik. Sepanjang 2026, pemerintah daerah turut memfasilitasi penyelesaian 16 sengketa informasi publik.
Jihan menegaskan, keterbukaan informasi tidak cukup diukur dari jumlah informasi yang dipublikasikan pemerintah. Lebih dari itu, masyarakat harus memperoleh kemudahan akses, kesempatan berpartisipasi, serta kepastian respons atas aspirasi dan pengaduan yang disampaikan.
Menurutnya, komunikasi dua arah menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Pemerintah tidak hanya berkewajiban menyampaikan informasi, tetapi juga harus mendengarkan dan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat.
Melalui penguatan integrasi layanan, koordinasi antar-OPD, pengawasan pengaduan, dan evaluasi kinerja, Pemprov Lampung terus mendorong tata kelola pemerintahan yang terbuka, partisipatif, serta responsif terhadap kepentingan publik.
Bagi Pemprov Lampung, keterbukaan informasi bukan sekadar menyampaikan informasi kepada masyarakat, melainkan memastikan setiap warga dapat mengakses, menyampaikan aspirasi, dan memperoleh respons nyata dari pemerintah.(Red/Rls Pemprov Lampung)
