DEMOKRASINEWS, Lampung Timur, 11 November 2026 – Ancaman banjir akibat luapan Sungai Way Sekampung dan kerusakan jalan penghubung menjadi persoalan penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Penataan ruang di kawasan ini diharapkan mampu mendukung produktivitas pertanian, memperkuat konektivitas wilayah, serta mengembangkan potensi wisata sejarah dan budaya.
Langkah tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) selama dua hari yang berlangsung di Aula Hotel Tirta Kencana, Kecamatan Bandar Sribhawono, Selasa dan Rabu 10 s/d 11 November 2026. Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah kecamatan, para kepala desa dari Kecamatan Sekampung Udik dan perwakilan DPRD Lampung Timur serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Berdasarkan materi paparan FGD-1 penyusunan RDTR dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), WP Sekampung Udik memiliki luas sekitar 5.427,08 hektare. Wilayah perencanaan ini mencakup tiga kecamatan, yakni Sekampung Udik, Marga Sekampung, dan Waway Karya, dengan total 14 desa.
Sektor pertanian dan perkebunan menjadi bagian penting dalam pemanfaatan ruang kawasan tersebut. Data penggunaan lahan menunjukkan tegalan atau ladang mencapai sekitar 2.260,70 hektare atau 41,66 persen, sedangkan sawah seluas 1.855,02 hektare atau 34,18 persen dari total wilayah perencanaan.
Namun, potensi tersebut menghadapi sejumlah tantangan. Materi kajian mencatat luapan Sungai Way Sekampung setiap tahun kerap menggenangi ratusan hektare lahan pertanian di Desa Gunung Agung. Kondisi itu dapat memicu gagal panen dan mengganggu aktivitas ekonomi petani.
Selain ancaman banjir, kerusakan jalan penghubung di wilayah Sekampung Udik dan Marga Sekampung turut menjadi perhatian. Infrastruktur jalan yang kurang memadai menghambat distribusi hasil pertanian dan perkebunan, meningkatkan biaya angkut, serta berpotensi menurunkan nilai jual komoditas petani.
Persoalan lain yang perlu dicermati ialah keberadaan kawasan industri PT PSM di Desa Gunung Agung. Aktivitas industri tersebut berpotensi menghadirkan kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga memerlukan perhatian terhadap dampak lingkungan dan potensi pencemaran.
Materi penyusunan RDTR mengarahkan WP Sekampung Udik sebagai pusat pertumbuhan agropolitan dan perdesaan produktif berbasis pertanian, perkebunan, serta pariwisata sejarah dan budaya yang terintegrasi, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Arah pengembangan tersebut menempatkan penguatan agribisnis, keterhubungan pusat pelayanan, peningkatan jaringan transportasi, serta pengembangan wisata Pugung Raharjo sebagai bagian dari perhatian penataan ruang.
Di sisi lain, Sekampung Udik memiliki potensi wisata sejarah dan budaya melalui keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo dengan luas sekitar 33,75 hektare. Kawasan cagar budaya ini menjadi aset yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata sekaligus mendukung ekonomi masyarakat setempat.
Melalui FGD-1 dan proses penyusunan KLHS, pemerintah menghimpun informasi serta masukan untuk memeriksa kondisi wilayah dan merumuskan kebutuhan penataan ruang. Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan menjadi penting agar rencana yang disusun sesuai dengan persoalan serta potensi di lapangan.
RDTR diharapkan menjadi pedoman pemanfaatan ruang yang mampu menyelaraskan pengembangan ekonomi, perlindungan lahan produktif, penanganan risiko banjir, peningkatan konektivitas, dan pelestarian warisan budaya. Dengan perencanaan yang terarah, Sekampung Udik berpeluang tumbuh sebagai kawasan pertanian dan perkebunan produktif sekaligus tujuan wisata sejarah dan budaya di Lampung Timur.( Red/Supriyono)
