DEMOKRASINEWS, Lampung Timur, 11 November 2026 – Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk empat wilayah perencanaan (WP). Langkah ini diarahkan untuk memperkuat kepastian pemanfaatan ruang, mendorong investasi, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.
Empat wilayah yang menjadi sasaran penyusunan RDTR meliputi kawasan perkotaan Way Jepara dan sekitarnya, Sekampung Udik dan sekitarnya, Labuhan Maringgai, serta Pasir Sakti.
Langkah tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) selama dua hari yang berlangsung di Aula Hotel Tirta Kencana, Kecamatan Bandar Sribhawono, Selasa dan Rabu 10 s/d 11 November 2026. Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah kecamatan, para kepala desa dari Labuhan Maringgai, Pasir Sakti, Sekampung Udik, Way Jepara serta perwakilan DPRD Lampung Timur dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Penyusunan RDTR tersebut mencakup materi teknis, rancangan peraturan kepala daerah (Ranperkada), peta digital skala 1:5.000, kajian kebijakan, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Dokumen RDTR nantinya menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam mengendalikan pemanfaatan ruang sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha. Keberadaan RDTR juga diarahkan untuk mendukung percepatan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik.
Pertanian, Infrastruktur, dan Lingkungan Jadi Perhatian
Salah satu kawasan yang mendapat perhatian dalam penyusunan RDTR adalah Sekampung Udik dan sekitarnya. Wilayah perencanaan ini memiliki luas sekitar 5.427,08 hektare, mencakup 14 desa di Kecamatan Sekampung Udik, Marga Sekampung, dan Waway Karya.
Potensi utama kawasan tersebut berada pada sektor pertanian, perkebunan, agroindustri, serta pariwisata sejarah dan budaya. Berdasarkan data penggunaan lahan dalam materi perencanaan, tegalan atau ladang mencapai 2.260,70 hektare atau 41,66 persen, sedangkan sawah mencapai 1.855,02 hektare atau 34,18 persen.
Komposisi tersebut memperlihatkan besarnya peran sektor pertanian dalam struktur pemanfaatan ruang kawasan. Karena itu, penyusunan RDTR perlu memperhatikan perlindungan lahan produktif sekaligus mengantisipasi potensi alih fungsi lahan.
Selain potensi ekonomi, dokumen perencanaan juga mengidentifikasi sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Luapan Sungai Way Sekampung, misalnya, dilaporkan kerap merendam ratusan hektare lahan pertanian warga di Desa Gunung Agung dan memicu risiko gagal panen.
Kerusakan jalan penghubung di wilayah Sekampung Udik dan Marga Sekampung juga menjadi persoalan karena menghambat distribusi hasil pertanian dan perkebunan, meningkatkan biaya angkut, serta berpotensi menurunkan nilai jual komoditas petani.
Di sisi lain, kawasan ini memiliki potensi pengembangan wisata sejarah melalui Situs Purbakala Pugung Raharjo dan museum purbakala. Pengembangan wisata tersebut diharapkan dapat memperkuat ekonomi lokal tanpa mengabaikan pelestarian warisan sejarah dan budaya.
Way Jepara Memiliki Potensi Pengembangan Wilayah
Wilayah perencanaan Way Jepara memiliki luas 11.493,95 hektare dan mencakup 16 desa. Karakteristik wilayahnya menunjukkan potensi pengembangan permukiman, perdagangan, jasa, dan pertanian.
Kondisi topografi yang didominasi dataran relatif landai serta keberadaan tanah aluvial dan andosol menjadi bagian penting dalam analisis kemampuan lahan dan arah pemanfaatan ruang.
Seluruh wilayah Kecamatan Way Jepara juga berada dalam kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Metro-Kotabumi. Kondisi tersebut menuntut perhatian terhadap pengelolaan sumber daya air dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan.
Partisipasi Masyarakat Menentukan Arah RDTR
Dalam tahapan Focus Group Discussion (FGD) dan konsultasi publik, pemerintah dan tim penyusun menjaring masukan masyarakat serta pemangku kepentingan untuk memverifikasi kondisi lapangan, mengidentifikasi persoalan, dan menyempurnakan batas wilayah perencanaan.
Masukan masyarakat juga dibutuhkan untuk merumuskan arah pengembangan kawasan, klasifikasi penggunaan lahan, pembagian zona, serta ketentuan pemanfaatan ruang.
Secara keseluruhan, Kabupaten Lampung Timur memiliki luas 386.119,68 hektare, terdiri atas 24 kecamatan dan 254 desa/kelurahan. Dengan cakupan wilayah yang luas dan karakteristik kawasan yang beragam, penyusunan RDTR membutuhkan sinkronisasi kebijakan, ketepatan data, serta keterlibatan aktif masyarakat.
RDTR diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi pedoman pembangunan yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kepastian investasi, perlindungan lahan pertanian, pemerataan infrastruktur, dan kelestarian lingkungan.
Keberhasilan perencanaan tersebut akan sangat ditentukan oleh kualitas substansi dokumen, konsistensi pelaksanaan kebijakan, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal pemanfaatan ruang secara tertib dan berkelanjutan.(Red/Supriyono)
