DEMOKRASINEWS, Lampung Timur, 22 Agustus 2026 – Di balik optimisme mengembangkan industri pengolahan limbah, Herman Ansori menyadari bahwa upaya tersebut tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan inisiatif pemerintah desa maupun masyarakat setempat.
Menurut dia, diperlukan dukungan sekaligus kepastian hukum dari pemerintah, terutama menyangkut perizinan, standar pengolahan, aspek lingkungan, hingga ketentuan terhadap produk yang dihasilkan dari proses pengolahan limbah.
“Kami ini hanya membutuhkan kepastian hukum. Artinya, salah satu contoh pengolahan limbah plastik yang tidak mempunyai nilai ekonomi bisa kita ubah menjadi memiliki nilai ekonomi tinggi,” kata Herman.
Ia mencontohkan plastik yang sebelumnya sulit memiliki nilai jual dapat diolah menggunakan teknologi tertentu menjadi bahan bakar. Namun, menurut dia, pemanfaatan teknologi tersebut harus berjalan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan pemerintah.
Karena itu, Herman berharap pemerintah daerah memberikan pendampingan kepada masyarakat maupun pelaku usaha yang ingin mengembangkan pengolahan sampah, khususnya terkait jalur perizinan, persyaratan teknis, standar lingkungan, serta aspek keselamatan produk.
“Kalaupun memang saya ingin mengurus ini, dipermudah, dibantu. Langkah saya harus ke mana? Yang saya harapkan adalah bagaimana kemudahan perizinan di Kabupaten Lampung Timur terkait berdirinya industri pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar,” ujarnya.
Herman menilai persoalan sampah memiliki keterkaitan dengan banyak sektor, mulai dari lingkungan hidup, industri, perdagangan, energi, hingga keselamatan dan standardisasi produk. Karena itu, penanganannya membutuhkan koordinasi lintas sektor dan tidak bisa dibebankan kepada satu pihak.
“Kalau hanya kepala desa yang bergerak tanpa ada bantuan dari minimal kepala daerah, tidak akan berjalan. Kita libatkan semua unsur, forum kecamatan, pemerintah kabupaten, provinsi. Insyaallah semua berjalan,” katanya.
Ia juga berharap kegiatan pengolahan sampah yang dirintisnya memperoleh dukungan kelembagaan. Baginya, aktivitas tersebut bukan semata-mata kegiatan ekonomi, tetapi juga bagian dari upaya masyarakat membantu pemerintah mengurangi persoalan lingkungan.
Lokasi pengolahan limbah yang dirintis Herman berada di kawasan perladangan yang relatif jauh dari permukiman warga. Lahan tersebut merupakan tanah produktif yang pemanfaatannya selama ini bergantung pada musim penghujan, antara lain untuk kebun karet dan tanaman singkong.
Pemilihan lokasi menjadi salah satu pertimbangan agar aktivitas pengolahan limbah tidak berada di tengah kawasan permukiman.
Lebih jauh, Herman berharap lokasi tersebut dapat menjadi embrio sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi di tingkat desa. Sebab, persoalan sampah di wilayah tersebut tidak hanya berasal dari rumah tangga, tetapi juga dari pasar tradisional yang belum seluruhnya memiliki sistem pengelolaan dan pembuangan akhir yang memadai.
Konsep yang didorong adalah pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Sampah dikumpulkan, dipilah berdasarkan jenis, kemudian diarahkan untuk dimanfaatkan kembali sesuai karakteristik dan teknologi pengolahannya.
Dengan pola tersebut, volume sampah yang berakhir sebagai residu diharapkan dapat ditekan.
Gagasan itu menempatkan sampah bukan semata sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga sebagai material yang berpotensi memiliki nilai ekonomi apabila dikelola secara tepat.
Plastik dapat dipilah dan diarahkan menjadi bahan baku atau produk olahan. Logam dapat dipisahkan untuk dimanfaatkan kembali, sementara material tertentu berpotensi digunakan dalam berbagai kebutuhan industri. Adapun residu tetap harus dikelola sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan baru.
Namun, mengubah gagasan tersebut menjadi industri berkelanjutan membutuhkan lebih dari sekadar keberanian untuk memulai. Teknologi yang memenuhi standar, kelayakan usaha, pengelolaan lingkungan, permodalan, tenaga ahli, keselamatan kerja, serta kepastian perizinan menjadi faktor yang menentukan.
Herman berharap pemerintah melihat inisiatif tersebut sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam membantu menangani persoalan sampah, sekaligus membuka peluang ekonomi baru.
“Saya ini bagian dari pemerintah. Saya ingin membantu kegiatan, terutama Dinas Lingkungan Hidup, terkait sampah. Saya hanya butuh kepastian hukum,” ujarnya.
Harapan tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah membutuhkan kolaborasi. Pemerintah memiliki kewenangan dan regulasi, masyarakat berperan dalam mengurangi serta memilah sampah, sedangkan pelaku usaha dan inovator dapat mendorong pemanfaatan material yang sebelumnya dianggap tidak bernilai.
Jika ekosistem tersebut dapat dibangun, manfaatnya tidak hanya berupa pengurangan volume sampah. Ada peluang ekonomi, potensi lapangan kerja, sekaligus manfaat lingkungan yang dapat dirasakan masyarakat.
Dari sebuah lokasi sederhana di kawasan perladangan Lampung Timur, Herman mencoba mendorong cara pandang baru terhadap sampah: bukan sekadar sesuatu yang harus dibuang, melainkan material yang masih mungkin dimanfaatkan kembali.
Tetapi agar gagasan tersebut benar-benar menjadi solusi, inovasi harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum, standar keselamatan, kelayakan teknologi, dan pengawasan lingkungan.
Sebab, mengubah sampah menjadi sumber nilai bukan hanya persoalan teknologi. Yang lebih penting adalah membangun sistem yang aman, legal, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(Red/Supriyono)
