DEMOKRASINEWS, Lampung Timur, 5 Juli 2026 – Aksi gotong royong warga membangun jalan rusak secara mandiri di Dusun Umbul Glimbung, Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, menjadi perbincangan luas setelah videonya viral di berbagai platform media sosial. Kegiatan tersebut tidak hanya memperlihatkan tingginya semangat kebersamaan masyarakat, tetapi juga memunculkan diskusi publik mengenai pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pedesaan.
Dalam video yang beredar, tampak puluhan warga bergotong royong melakukan pengecoran jalan dengan menggunakan dana hasil swadaya masyarakat. Seorang warga yang merekam kegiatan tersebut menyampaikan pernyataan bernada kritik terhadap lambatnya pembangunan jalan. Ia mengaku memilih mengalokasikan uang yang semula akan digunakan untuk membayar pajak guna membeli semen dan material bangunan demi memperbaiki akses jalan yang dinilai telah lama rusak.
“Selamat pagi, izin Bupati Lampung Timur. Tahun ini saya tidak bayar pajak. Uangnya saya gunakan untuk swadaya pembangunan jalan mandiri di Dusun Umbul Glimbung,” ujar warga tersebut dalam video yang kemudian menjadi viral.
Menurutnya, masyarakat mengambil langkah tersebut karena menilai perbaikan jalan yang diharapkan belum juga terealisasi. Warga pun berinisiatif bergotong royong agar akses transportasi yang menjadi urat nadi aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan dapat kembali berfungsi dengan baik.
Aksi tersebut mendapat respons beragam dari masyarakat. Sebagian memberikan apresiasi atas semangat gotong royong yang masih kuat di tengah masyarakat pedesaan. Namun, tidak sedikit pula yang menjadikan peristiwa itu sebagai bentuk kritik terhadap kondisi infrastruktur yang dinilai masih membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.
Menanggapi video yang viral tersebut, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa Dusun Umbul Glimbung berada di kawasan register sehingga terdapat ketentuan tertentu mengenai status lahan dan kewajiban perpajakan masyarakat di wilayah tersebut. Karena itu, menurutnya, pernyataan mengenai tidak membayar pajak sebagaimana disampaikan dalam video tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi administrasi yang berlaku.
Ela juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah melaksanakan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut secara bertahap. Beberapa ruas jalan telah diperbaiki pada tahun sebelumnya, sementara sebagian lainnya masih menunggu penyesuaian dengan kemampuan anggaran daerah.
“Tetap pemerintah daerah membangun. Tahun kemarin sudah ada pembangunan infrastruktur jalan. Untuk mempercepat, ada beberapa titik yang dikerjakan secara gotong royong sekitar satu kilometer,” ujar Ela.
Ia menambahkan bahwa aspirasi masyarakat mengenai pembangunan jalan menjadi salah satu masukan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun skala prioritas pembangunan pada tahun-tahun mendatang.
“Ini menjadi masukan bagi kami karena aspirasi masyarakat terkait infrastruktur jalan memang yang paling banyak disampaikan,” katanya.
Fenomena tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa infrastruktur jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Jalan yang layak akan memperlancar distribusi hasil pertanian, mempermudah akses pendidikan, mempercepat pelayanan kesehatan, serta meningkatkan mobilitas masyarakat. Sebaliknya, kerusakan jalan yang berlangsung dalam waktu lama dapat menghambat aktivitas ekonomi dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, aksi gotong royong warga mencerminkan masih kuatnya nilai kebersamaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Swadaya masyarakat dapat menjadi solusi sementara dalam mengatasi persoalan lingkungan, namun pembangunan infrastruktur yang bersifat permanen tetap menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran yang dimiliki.
Peristiwa ini juga menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Aspirasi yang disampaikan melalui jalur resmi maupun ruang publik diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam menentukan prioritas pembangunan secara objektif, transparan, dan berkeadilan.
Ke depan, sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh elemen pembangunan diharapkan mampu mempercepat pemerataan infrastruktur hingga ke pelosok desa. Dengan demikian, semangat gotong royong yang ditunjukkan warga tidak hanya menjadi simbol kepedulian sosial, tetapi juga menjadi inspirasi lahirnya kolaborasi yang lebih kuat demi terwujudnya pembangunan daerah yang merata, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung Timur.( Red/Prie )
