DEMOKRASINEWS, Jakarta, 19 Juni 2026 — Gelombang demonstrasi mahasiswa yang terus meluas di berbagai daerah dipastikan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Setelah aksi berlangsung di Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, hingga Makassar, kini mahasiswa Universitas Trisakti kembali mengambil bagian dalam gerakan nasional dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jumat (19/6/2026).
Keterlibatan Universitas Trisakti langsung menyita perhatian publik. Kampus yang memiliki sejarah kuat dalam perjuangan Reformasi 1998 itu kembali berada di garis depan dalam menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Aksi yang diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Industri (BEM FTI) Universitas Trisakti tersebut, diawali dengan konsolidasi massa di Tugu Luar Trisakti sebelum bergerak menuju kompleks parlemen sekitar pukul 14.00 WIB.
Melalui seruan resmi yang dipublikasikan di media sosial, mahasiswa menyatakan kondisi bangsa saat ini tengah menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari meningkatnya harga kebutuhan pokok, distribusi BBM subsidi yang dinilai belum optimal, hingga menyempitnya ruang demokrasi.
“Ketika rakyat bersuara, mahasiswa harus bergerak,” demikian salah satu pesan yang disampaikan dalam seruan aksi tersebut.
Dalam demonstrasi bertajuk “Indonesia Gawat Darurat, Rakyat Bersatu Menggugat”, mahasiswa membawa tiga tuntutan utama.
Pertama, mahasiswa mendesak pemerintah melakukan langkah konkret untuk memulihkan kondisi ekonomi dan politik nasional. Tuntutan tersebut meliputi penurunan harga bahan pokok dan BBM, peningkatan ketersediaan BBM subsidi, serta penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kedua, mahasiswa meminta evaluasi terhadap pejabat dan program pemerintah yang dinilai belum berjalan efektif. Salah satu sorotan utama adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurut mereka perlu dievaluasi secara menyeluruh, termasuk aspek pelaksanaan dan komunikasi publik kepada masyarakat.
Ketiga, mahasiswa menuntut pengembalian supremasi sipil dengan menolak regulasi yang dianggap berpotensi memperluas kewenangan aparat di ruang sipil. Mereka juga menyerukan penghentian tindakan represif terhadap masyarakat sipil, pembebasan tahanan politik, serta evaluasi terhadap sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Mahasiswa menilai tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat semakin berat di tengah kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Di sisi lain, mereka menyoroti kondisi demokrasi yang dinilai mengalami kemunduran akibat berkurangnya ruang partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.
Dalam pernyataannya, mahasiswa menegaskan bahwa sikap diam bukan lagi pilihan ketika berbagai kebijakan dinilai tidak memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Aksi ini diperkirakan mendapat pengawalan ketat aparat keamanan mengingat isu yang diangkat menyangkut persoalan ekonomi, demokrasi, dan kebijakan nasional yang saat ini menjadi perhatian publik.
Kembalinya mahasiswa Trisakti ke jalan dinilai menjadi simbol menguatnya kembali gerakan mahasiswa sebagai kekuatan moral yang mengawal jalannya demokrasi dan kebijakan publik di Indonesia.(Red/Ryn/Rhd)
