DEMOKRASINEWS, Jakarta 9 Juni 2026 – Sebuah video yang beredar di media sosial melalui akun Instagram @voxpolitikid menjadi perbincangan publik. Video tersebut menyebutkan bahwa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S. Deyang, memutuskan menghentikan sementara penambahan titik dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan itu disebut diambil di tengah proses evaluasi menyeluruh terhadap program MBG menyusul mencuatnya dugaan kasus korupsi yang menyeret sejumlah mantan pejabat BGN. Langkah tersebut bertujuan memperkuat tata kelola program sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Penghentian sementara ekspansi dapur MBG memunculkan beragam respons. Sejumlah investor dan pihak yang telah menyiapkan pembangunan maupun operasional dapur baru dikabarkan mulai mempertanyakan kepastian kelanjutan program serta investasi yang telah mereka tanamkan.
Belum lama menjabat sebagai Kepala BGN, Nanik disebut langsung menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan program strategis nasional tersebut. Di satu sisi, pemerintah dituntut mempercepat pemerataan layanan gizi. Di sisi lain, pembenahan tata kelola dinilai mendesak untuk memastikan program berjalan secara efektif dan akuntabel.
Dalam proses evaluasi yang sedang berlangsung, BGN dikabarkan memprioritaskan empat agenda utama, yakni efisiensi anggaran, evaluasi penerima manfaat, pencegahan penyelewengan, serta peningkatan transparansi keuangan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan memastikan penggunaan anggaran negara tepat sasaran.
Pemerintah juga disebut akan melakukan evaluasi terhadap sekitar 27 ribu dapur MBG yang telah beroperasi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh pelaksanaan program memenuhi standar yang ditetapkan serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Kebijakan penghentian sementara penambahan dapur MBG pun memunculkan dua pandangan berbeda. Sebagian pihak menilai langkah tersebut diperlukan sebagai bagian dari upaya pembenahan dan pembersihan tata kelola program pasca-munculnya dugaan penyimpangan. Namun, pihak lain menilai penghentian ekspansi berpotensi memperlambat perluasan layanan gizi bagi masyarakat yang masih membutuhkan akses program tersebut.
Di tengah polemik yang berkembang, pemerintah menegaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk memperkuat fondasi program MBG agar dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.(Red)
