DEMOKRASINEWS,Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyerahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada empat pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) asal Lampung dalam kegiatan Akad Massal KUR 800.000 Debitur untuk Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) yang digelar di Mahan Agung, Bandar Lampung, Selasa (21/10/2025).
Acara ini merupakan bagian dari kegiatan nasional yang dipusatkan di Provinsi Jawa Timur dan dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koperasi dan UMKM Maman Abdurrahman, serta Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Mukhtarudin.
Kegiatan akad massal ini dilaksanakan serentak di 38 provinsi se-Indonesia dan terhubung secara daring. Di Lampung, turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Secara simbolis, Wagub Jihan menyerahkan KUR kepada empat penerima, yakni Rahmat Hidayat (usaha bengkel las, Rp50 juta), Dina Ratnasari (usaha furnitur, Rp50 juta), Thian Saputra (bengkel dan suku cadang motor, Rp20 juta), serta Muhammad Suharto (usaha warung sembako, Rp70 juta).
Menurut data Pemerintah Provinsi Lampung, hingga saat ini penyaluran KUR di provinsi tersebut telah mencapai 15.381 debitur dengan total nilai Rp919 miliar.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan bahwa penyaluran KUR merupakan langkah konkret dalam memperkuat ekonomi rakyat di tingkat bawah.
“Kegiatan ini memberi kemudahan bagi masyarakat untuk menggerakkan roda ekonomi. Dengan meningkatnya aktivitas usaha kecil, perputaran ekonomi dan pertumbuhan daerah akan semakin baik,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa akad massal KUR kali ini menjadi momentum penting untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia.
“Hari ini ada sekitar 800 ribu pelaku UMKM dari Sabang sampai Merauke yang melakukan akad KUR serentak,” ungkapnya.
Ia menambahkan, target penyaluran KUR tahun 2025 mencapai Rp300 triliun, dengan 60 persen di antaranya dialokasikan untuk sektor produksi.
“Capaian ini menjadi sejarah baru, karena untuk pertama kalinya porsi KUR sektor produksi menembus angka 60 persen,” tambahnya.
Hingga Oktober 2025, realisasi KUR nasional telah mencapai Rp218 triliun atau sekitar 72,6 persen dari target, dengan jumlah debitur aktif lebih dari 3,7 juta orang. Pemerintah juga menargetkan peningkatan porsi sektor produksi menjadi 62 persen pada 2026.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPMI Mukhtarudin menjelaskan bahwa program KUR juga diarahkan untuk pemberdayaan pekerja migran.
“Kami memiliki program KUR Penempatan Pekerja Migran agar calon pekerja tidak terjerat pinjaman ilegal dan mendapatkan pembiayaan resmi dari pemerintah,” ujarnya.
Hingga saat ini, KUR telah disalurkan kepada 2.100 pekerja migran dengan nilai Rp60 miliar dari total alokasi Rp210 miliar. Program ini juga terintegrasi dengan pelatihan vokasi dan pendidikan bahasa guna meningkatkan daya saing pekerja Indonesia di pasar internasional.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pembangunan rumah rakyat melalui Program 3 Juta Rumah.
“KPP akan membantu masyarakat membangun dan merenovasi rumah, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di sektor konstruksi,” jelasnya.
Pemerintah menyiapkan anggaran KPP sebesar Rp130 triliun, terdiri dari Rp113 triliun untuk kontraktor UMKM dan Rp17 triliun untuk masyarakat yang ingin melakukan renovasi rumah.
“Saya minta gubernur dan bupati di seluruh daerah mendorong kontraktor lokal agar terlibat dalam program ini,” kata Airlangga.
Program KPP diatur melalui Permenko No. 13 Tahun 2025 dan Permen PKP No. 13 Tahun 2025, dengan tujuan memperluas akses terhadap perumahan layak huni sekaligus memperkuat ekonomi lokal melalui sektor konstruksi.
“Implementasi KPP tidak hanya memperluas kesempatan masyarakat memiliki rumah, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah,” ujar Airlangga.
“Kami siap mendukung penuh agar KPP berjalan efektif, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pemerataan ekonomi.”
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, program KUR dan KPP diharapkan mampu memperkuat pondasi ekonomi rakyat. Di Lampung, kebijakan ini diyakini akan mempercepat pertumbuhan UMKM, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa maupun perkotaan.
(Red/Rls Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)
