DEMOKRASINEWS : Denpasar – Dijadikannya Bali sebagai salah satu pilot project penerapan SOP dan protokol kesehatan seperti Cleanliness, Health Safety (CHS) pada industri pariwisata disambut baik oleh Pemerintah Provinsi Bali.
Bahkan Pemprov Bali sangat yakin dan optimis akan kesiapan Pulau Dewata menyambut para wisatawan baik domestik maupun manca Negara.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) saat menjadi narasumber pada program Metro TV secara langsung via sambungan Skype Indonesia Town Hall dengan tema ‘Cara Baru Berwisata’, pada Senin malam (20/7/2020).
Tokoh pariwisata tersebut juga melanjutkan, melalui pertimbangan yang matang, Pemprov telah membuka kegiatan lokal di Bali pada tanggal 9 Juli yang lalu, tentu saja dengan memperhatikan protokol kesehatan.
“Kita sudah mulai membuka kegiatan mulai tanggal 5 Juli 2020, setalah melalui koordinasi dan rapat intensif dengan pemerintah Kabupaten/Kota. Tentu saja dengan melihat kondisi di lapangan,” jelasnya.
Untuk memperkuat penerapan protokol kesehatan dan protokol pencegahan Covid-19 di lapangan, Gubernur Bali Wayan Koster juga telah mengeluarkan Surat Edaran No. 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru yang mengatur berbagai standar kebersihan di ruang publik serta mengatur 14 sektor yang harus dipatuhi.
“Sedangkan untuk sektor pariwisata sendiri bahkan sudah lebih di depan lagi. Selain mengikuti peraturan dan SOP yang ditetapkan pemerintah, sektor pariwisata juga berinisiatif untuk melakukan assessment mandiri, yang meliputi kesiapan industri pariwisata dalam menyambut para wisatawan,” jelasnya.
Dalam assessment tersebut akan dinilai penerapan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19, serta penerapan standar CHS yang dikeluarkan oleh WHO. “Jika sudah memenuhi maka akan dikeluarkan sertifikat kompetensi, sebagai modal industri pariwisata tersebut dalam menarik kepercayaan wisatawan,” jelasnya dalam acara yang menghadirkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, CEO Tiket.com George Hendrata, Ketua PHRI Indonesia Hariyadi B.S. Sukamdani, serta Ketua ASITA Indonesia Nunung Rusmiati.
Mengenai penanganan Covid-19, Wagub Cok Ace juga mengatakan Bali sudah sangat baik. Hal itu bisa dilihat dengan angka kasus yang cukup rendah di Indonesia serta fatality rate yang rendah juga sekitar 1,58%.
Menurutnya, hal tersebut tidak lepas dari koordinasi yang baik antara pemerintah dengan Desa Adat. “Kami bekerja sama dengan Desa Adat untuk mengatur masyarakat, bahkan berbagai sanksi telah diberlakukan oleh Desa setempat. Pada umumnya masyarakat Bali adalah masyarakat yang patuh, sehingga kami bisa menekan angka kasus,” imbuhnya.
Sementara dari segi sanksi oleh pemerintah, tokoh Puri Ubud ini menyatakan ketegasan pemerintah bagi para pelanggar. Ia mencontohkan seperti penyelenggara yoga massal di tengah pandemi, pemerintah langsung mendeportasi WNA yang menyelenggarakan.
“Sebenarnya kegiatannya bagus untuk kesehatan, namun kita harus tetap menegakkan peraturan makanya kita tindak dengan tegas,” tambahnya.
Lebih jauh, mengenai kekhawatiran akan merebaknya kembali virus Covid-19 yang dibawa oleh wisatawan asing, Wagub Cok Ace menjelaskan telah mengambil langkah preventif.
“Kami telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur tentang protokol kedatangan pelaku perjalanan dari luar negeri. Dalam SE tersebut diatur berbagai hal yang harus dipenuhi seperti surat pernyataan dan hasil negative Covid-19,” jelasnya.
Sementara untuk mendukung kepercayaan asing terhadap Bali, dia melanjutkan jika Pemprov tengah meningkatkan fasilitas, baik di ruang publik maupun fasilitas kesehatan.
“Jumlah bed RS kita tambah, fasilitas penanganan Covid-19 kita tingkatkan. Ini bukannya kita berharap jumlah kasus naik, kita terus cegah hal tersebut. Ini lebih kepada menjaga trust para wisatawan kepada pengelolaan pariwisata di tengah pandemi di Bali,” tandasnya.
Sebelumnya Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengatakan untuk kasus Covid-19 di Indonesia jangan dilihat secara global, tapi dilihat dari daerah ke daerah. Seperti halnya beberapa Provinsi atau Kabupaten yang cukup berhasil menangani virus ini, dan pusat merasa sudah layak membuka pariwisatanya.
“Seperti Bali, Jogja atau Pulau Bintan. Daerah-daerah ini dinilai cukup berhasil dalam menangani Covid-19, sehingga cukup layak dibuka,” jelasnya.
Apalagi saat ini Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 telah mempumyai data real tentang penyebaran virus ini, sehingga memudahkan para wisatawan untuk memutuskan akan berwisata ke mana.
Untuk membuka kran pariwisata sendiri, Menko Luhut mengatakan Indonesia tengah menjajagi dengan negara-negara sahabat. Ia menegaskan di sini dibutuhkan perjanjian kedua belah pihak agar warga mereka juga merasa aman. Semua hal tersebut menjadi dasar pemerintah membuka pariwisata untuk domestik Indonesia tanggal 31 Juli serta untuk mancanegara 11 September mendatang.
Lebih jauh ia mengajak masyarakat Indonesia untuk mengimplementasikan protokol kesehatan dan pencegahan dengan disiplin, karena itu adalah semua muara.
“Mari kita patuhi pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan, ini adalah langkah preventif, dan langkah-langkah ini juga dinilai bisa membangun kepercayaan wisatawan,” jelasnya.
Di samping itu, ia juga mengajak semua pihak untuk bersatu memberikan sumbangsih dan mendukung pemerintah dalam penanganan pandemi ini, bukan malah saling menghujat di dunia maya.
Ia mengakui sektor pariwisata adalah sektor yang menghidupi sektor-sektor lainnya. UMKM, dan masyarakat berbagai kalangan pasti kecipratan dengan dibukanya pariwisata, serta akan menggerakkan perekonomian nasional juga. Untuk itu ia berharap pemerintah daerah betul-betul menyiapkan berbagai keperluan, fasilitas serta sarana prasarana dalam menarik wisatawan.
Menko Luhut juga membeberkan jika Presiden telah mendatangani gugus tugas penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Di samping itu pemerintah juga tengah berusaha mendorong bergeliatnya ekonomi terutama di sektor pariwisata dengan melakukan perjalanan dinas.
“Jangan dikritik dulu langkah pemerintah, ini juga sebagai upaya menggeliatkan kembali hotel atau travel yang mati suri selama ini,” tandasnya.
Sementara pelaku pariwisata sangat menyambut positif rencana ini. Mereka mengaku pariwisata dalah sektor pertama yang terkena dampak, dan menjadi sektor terakhir dalam pemulihan. Mereka juga meyakinkan bahwa wisatawan asing sudah sangat menunggu untuk berwisata lagi ke Indonesia. Di samping itu dijelaskan juga bahwa banyak daerah yang sudah siap membuka pariwisatanya. Hal ini tentu sangat dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian.(Rls)
Tim Redaksi DemokrasiNews
