DEMOKRASINEWS, Nusa Tenggara Timur – Selepas membuka The 2nd Asia International Water Week (AIWW), Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin langsung memimpin Rapat Progres Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Perberdayaan UMKM bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Walikota di Kantor Bupati Manggarai Barat.
MPP merupakan salah satu urat nadi pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat dan akan sangat berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat penting. Terutama persepsi pelayan publik terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Masyarakat akan puas atau tidak puas tergantung dari bagaimana pelayan publik itu diberikan.
MPP yang prima dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap persepsi kepuasan publik terhadap pemerintah pusat dan daerah, minat investasi para pelaku ekonomi dan pengusaha serta wujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi.
Untuk meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah melakukan terobosan dengan menerbitkan Perpres No. 89 tahun 2021 tentang penyelanggaraan MPP.
Saat ini terdapat 50 MPP yang telah berjalan di seluruh Indonesia. Awal tahun 2022 Kabupaten Tuban dan Kota Tebing Tinggi menambah jumlah MPP yang telah diresmikan Mentri PANRB sehingga keseluruhan total MPP berjumlah 52.
Di NTT sendiri Wapres Ma’ruf Amin mendapatkan laporan bahwa dari 21 Kabupaten dan 1 Kota di NTT baru terdapat 2 kabupaten yang telah melaksanakan soft launching MPP yaitu Kabupaten Belu dan Kabupaten Ngada. Kedua MPP tersebut belum masuk dalam hitungan 52 MPP karena belum diresmikan.
Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan MPP. Wapres Ma’ruf Amin berharap betul agar pada tahun 2022-2024 jumlah MPP terus bertambah.( BPMI/Setwapres RI)
Tim DemokrasiNews
