DEMOKRASINEWS, Halmahera Utara-Malut, (6/5/2021). Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC-GMNI) Halmahera Utara (Halut) angkat bicara terkait kepengurusan ganda di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku Utara.
Angki Latuwael selaku Sekretaris Cabang DPC GMNI Maluku Utara mengatakan, Dualisme Kepemimpinan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku Utara harus diakhiri atau penyatuan pengurus sebagai langkah paling efektif.
“Terkait rencana pelaksanaan MUSDA KNPI Provinsi Maluku Utara di Halmahera Utara, DPC GMNI Halut bersikap menolak keras karena akan berdampak pada perpecahan di Maluku Utara,” ujar Angki.
Secara tegas, lanjutnya, DPC GMNI Halut mendesak kepada Pemerintah Halmahera Utara agar tidak melayani pelaksanaan Musda yang mengatasnamakan KNPI di Bumi Hibualamo sebelum di lakukan penyatuan dua kepengurusan”, tandasnya.
Angki Latuwael menambahkan, GMNI juga memiliki peran penting dalam terbentuknya KNPI masa Orde Baru (Orba). Olehnya itu GMNI berhak bersikap bila ego sektoral ini masih melekat di tubuh KNPI.
“Sejauh ini, KNPI sendiri tidak memberikan konstribusi terhadap pemuda, khususnya di Halmahera Utara, dan umumnya Maluku Utara,” pungkasnya.
Pewarta : Asrul Lamunu
