• Landing Page
  • Shop
  • Contact
  • Buy JNews
Sabtu, November 21, 2026
  • Login
Demokrasinews.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Tokoh
  • Kesehatan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Humaniora
  • Hukum & Kriminal
  • Peristiwa
  • Advertorial
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Tokoh
  • Kesehatan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Humaniora
  • Hukum & Kriminal
  • Peristiwa
  • Advertorial
No Result
View All Result
Demokrasinews.co.id
No Result
View All Result
Home Humaniora

Yuk Kita Simak Apa Saja Potensi Kecurangan dan Korupsi Pada APBDes

DemokrasiNews
16/03/2021
in Humaniora
Yuk Kita Simak Apa Saja Potensi Kecurangan dan Korupsi Pada APBDes

DEMOKRASINEWS – Terdapat berbagai modus tindak kecurangan yang sebagian dapat dikategorikan tidak pidana korupsi terhadap Anggaran Pendapat dan Belanja Desa (APBDes) secara umum yang dapat di uraikan sebagai berikut:

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

1. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan fiktif, yaitu membuat DLPA kegiatan penyelenggaraan pemerintahan fiktif yang sesungguhnya tidak ada kegiatan penyelenggaraan pemerintahan apa-apa.

Yuk Kita Simak Apa Saja Potensi Kecurangan dan Korupsi Pada APBDes Yuk Kita Simak Apa Saja Potensi Kecurangan dan Korupsi Pada APBDes Yuk Kita Simak Apa Saja Potensi Kecurangan dan Korupsi Pada APBDes

2. Belanja barang dan/atau jasa fiktif, yaitu sesungguhnya tidak ada belanja barang dan/atau jasa apa-apa.

3. Membuat RAB (Rencana Anggaran Belanja) dengan nominal besar dengan Standart Harga Barang dan Jasa tertinggi/maksimal.

4. Belanja Barang dengan harga rendah, tapi nota belanja dibuat sama sebagaimana yang tercantum di RAB.

Yuk Kita Simak Apa Saja Potensi Kecurangan dan Korupsi Pada APBDes Yuk Kita Simak Apa Saja Potensi Kecurangan dan Korupsi Pada APBDes Yuk Kita Simak Apa Saja Potensi Kecurangan dan Korupsi Pada APBDes

5. Mengurangi kuwalitas, ukuran, jumlah barang, tapi nota belanja dibuat sama sebagaimana yang tercantum di RAB.

6. Belanja Jasa (transport dan honor) rendah, tapi SPTJB (Surat Pertanggungjawaban Belanja) upah dan honor dibuat sama sebagaimana yang tercantum di RAB.

7. Membuat DLPA yang nilai belanja barang dan jasanya sama dengan RAB yang ada dalam DPA. Artinya dibuat habis.

Selanjutnya anda bisa nambah sendiri sebagaimana yang anda ketahui dan amati di desa anda.

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Kegiatan Pembangunan fiktif, yaitu membuat DLPA kegiatan pembangunan fiktif yang sesungguhnya tidak ada kegiatan pembangunan apa-apa.

2. Membuat RAB (Rencana Anggaran Belanja) dengan nominal besar dengan Standart Harga Barang dan Jasa tertinggi/maksimal.

3. Belanja Barang dengan harga rendah, tapi nota belanja dibuat sama sebagaimana yang tercantum di RAB.

4. Suplayer barang dan jasa fiktif atau abal-abal.

5. Mengurangi kuwalitas dan ukuran barang, tapi nota belanja dibuat sama sebagaimana yang tercantum di RAB.

6. Belanja Jasa (upah dan honor) rendah, tapi SPTJB (Surat Pertanggungjawaban Belanja) upah dan honor dibuat sama sebagaimana yang tercantum di RAB.

7. Membuat DLPA yang nilai belanja barang dan jasanya sama dengan RAB yang ada dalam DPA. Artinya dibuat habis.

Selanjutnya anda bisa nambah sendiri sebagaimana yang anda ketahui dan amati di desa anda.

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. Kegiatan pembinaan fiktif, yaitu membuat DLPA kegiatan pembinaan fiktif yang sesungguhnya tidak ada kegiatan pembinaan kemasyarakatan apa-apa.

2. Membuat RAB (Rencana Anggaran Belanja) dengan nominal besar dengan Standard Harga Barang dan Jasa tertinggi/maksimal.

3. Belanja Barang dengan harga rendah, tapi nota belanja dibuat sama sebagaimana yang tercantum di RAB.

4. Mengurangi kualitas, ukuran, jumlah barang, tapi nota belanja dibuat sama sebagaimana yang tercantum di RAB.

5. Belanja Jasa (honor) rendah, tapi SPTJB (Surat Pertanggungjawaban Belanja) upah dan honor dibuat sama sebagaimana yang tercantum di RAB.

6. Membuat DLPA yang nilai belanja barang dan jasanya sama dengan RAB yang ada dalam DPA. Artinya dibuat habis.

Selanjutnya anda bisa nambah sendiri sebagaimana yang anda ketahui dan amati di desa anda.

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Kegiatan pemberdayaan fiktif, yaitu membuat DLPA kegiatan pemberdayaan fiktif yang sesungguhnya tidak ada kegiatan pemberdayaan apa-apa.

2. Membuat RAB (Rencana Anggaran Belanja) dengan nominal besar dengan Standart Harga Barang dan Jasa tertinggi/maksimal.

3. Belanja Barang dengan harga rendah, tapi nota belanja dibuat sama sebagaimana yang tercantum di RAB.

4. Mengurangi kuwalitas, ukuran, jumlah barang, tapi nota belanja dibuat sama sebagaimana yang tercantum di RAB.

5. Belanja Jasa (honor) rendah, tapi SPTJB (Surat Pertanggungjawaban Belanja) upah dan honor dibuat sama sebagaimana yang tercantum di RAB.

6. Rekanan fiktif atau abal-abal.

7. Membuat DLPA yang nilai belanja barang dan jasanya sama dengan RAB yang ada dalam DPA. Artinya dibuat habis.

Selanjutnya anda bisa nambah sendiri sebagaimana yang anda ketahui dan amati di desa anda.

KHUSUS BLT DANA DESA

1. Penggelembungan data penerima BLT Dana Desa, yaitu data yang dilaporkan lebih banyak daripada data warga yang sebenarnya menerima BLT Dana Desa.

2. Pengurangan nominal setiap penerima BLT Dana Desa, yaitu besarnya nominal uang yang diterima warga lebih kecil dari besaran nominal yang dilaporkan baik itu yang berupa tunai maupun e-rekening.

3. Pemalsuan tanda tangan penerima BLT Dana Desa, yaitu dengan cara memalsukan tanda tangan warga yang sesungguhnya warga tersebut tidak menerima BLT Dana Desa.

4. Memanfaatkan foto copy KTP dan/atau KK warga yang tidak menerima BLT Dana Desa.

5. Mengalihkan data warga penerima BLT Dana Desa kepada warga yang sebenarnya bukan penerima BLT Dana Desa.

6. Memberi BLT Dana Desa kepala warga yang sesungguhnya tidak layak menerima BLT Dana Desa.

Selanjutnya anda bisa nambah sendiri sebagaimana yang anda ketahui dan amati di desa anda.

KHUSUS PKTD DANA DESA

1. Penggelembungan data pekerja program PKTD Dana Desa, yaitu data pekerja yang dilaporkan lebih banyak daripada data pekerja yang sebenarnya menerima BLT Dana Desa.

2. Pengurangan nominal upah setiap pekerja PKTD Dana Desa, yaitu besarnya nominal uang yang diterima pekerja lebih kecil dari besaran nominal yang dilaporkan.

3. Pemalsuan tanda tangan pekerja PKTD Dana Desa, yaitu dengan cara memalsukan tanda tangan warga yang sesungguhnya warga tersebut tidak ikut program pekerja PKTD Dana Desa.

4. Memanfaatkan foto copy KTP dan/atau KK warga yang tidak ikut program pekerja PKTD Dana Desa.

5. Mengalihkan data warga yang layak ikut program pekerja PKTD Dana Desa kepada warga yang sebenarnya tiak layak ikut program pekerja PKTD Dana Desa.

6. Mengikutkan warga dalam program pekerja PKTD Dana Desa yang sesungguhnya tidak layak diikutkan dalam program pekerja PKTD Dana Desa.

Selanjutnya anda bisa nambah sendiri sebagaimana yang anda ketahui dan amati di desa anda.

Terimakasih. Semoga barokah. Aamiin…

Di tulis oleh Nur RozuqiDirektur PusBimtek Palira.Ketua Umum DPP LKDN


Berita Terkini

RMI PCNU Tulang Bawang Silaturahmi ke PCINU Malaysia, Perkuat Ukhuwah dan Jajaki Kerja Sama
Tokoh

RMI PCNU Tulang Bawang Silaturahmi ke PCINU Malaysia, Perkuat Ukhuwah dan Jajaki Kerja Sama

DemokrasiNews
20/11/2026
Ponpes Darussalam Syafaat Lampung Jajaki Kerja Sama Internasional dengan WPF-UNESCO di Empat Bidang Strategis
Tokoh

Ponpes Darussalam Syafaat Lampung Jajaki Kerja Sama Internasional dengan WPF-UNESCO di Empat Bidang Strategis

DemokrasiNews
20/11/2026
Delegasi Indonesia Tampil di Seminar Internasional WPF-UNESCO Malaysia, Prof. M. Ilham Terpilih sebagai Anggota WPF Indonesia
Tokoh

Delegasi Indonesia Tampil di Seminar Internasional WPF-UNESCO Malaysia, Prof. M. Ilham Terpilih sebagai Anggota WPF Indonesia

DemokrasiNews
20/11/2026
Tulang Bawang Pecahkan Rekor MURI Sajian 53 Ribu Lapis Legit
Advertorial

Tulang Bawang Pecahkan Rekor MURI Sajian 53 Ribu Lapis Legit

DemokrasiNews
20/11/2026
Duta Damai BNPT Lampung Regenerasi, Perkuat Peran Pemuda Cegah Radikalisme
Pendidikan

Duta Damai BNPT Lampung Regenerasi, Perkuat Peran Pemuda Cegah Radikalisme

DemokrasiNews
19/11/2026
Sementara Percasi Lampung Timur Raih Empat Medali di Porprov Lampung 2026, Asma Andani Tambah Perak
Olahraga

Sementara Percasi Lampung Timur Raih Empat Medali di Porprov Lampung 2026, Asma Andani Tambah Perak

DemokrasiNews
19/11/2026

Related News

Pasir Putih New Radin Inten Beach Berbenah, Wisatawan Membludak dan UMKM Bergeliat

Pasir Putih New Radin Inten Beach Berbenah, Wisatawan Membludak dan UMKM Bergeliat

16/11/2026
Pleno Rekapitulasi Data Dukungan Calon Perseorangan Ricuh, Ini Kata Ike Edwin

Pleno Rekapitulasi Data Dukungan Calon Perseorangan Ricuh, Ini Kata Ike Edwin

22/08/2020
Presiden Jokowi dan PM Lee Bahas Implementasi Lima Butir Konsensus ASEAN untuk Myanmar

Presiden Jokowi dan PM Lee Bahas Implementasi Lima Butir Konsensus ASEAN untuk Myanmar

26/01/2022

Laman

  • Privacy Policy
  • Contact
  • Redaksi
  • Beranda
  • Beranda
  • Contact
  • Privacy Policy
  • Redaksi

© 2026 DemokrasiNews.co.id

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Redaksi
  • Advertorial
  • Nasional
  • Tokoh
  • Sosial Budaya
  • Kesehatan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Humaniora
  • Pemerintahan
  • Peristiwa
  • Pendidikan
  • Olahraga

© 2026 DemokrasiNews.co.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
error: Hayoo.... Mau Copas Ya? :D
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
https://demokrasinews.co.id/