DEMOKRASINEWS – Pembagian bantuan dari Pemerintah baik secara logistik (sembako) atau berupa uang (tunai) di Desa Labuhan Ratu VII, Kecamatan Labuhan Ratu, tidak berpatok pada objek kemiskinan melainkan lebih kepada kedekatan emosialonl.
Hal tersebut di sampaikan Untung selaku warga Desa Labuhan Ratu VII, yang tinggal di rumah gribik, bersama istri dan satu anaknya. Sebagai pekerja serabutan dengan penghasilan tidak menentu tentu bantuan yang diberikan Pemerintah sangat berharga bagi seorang Untung.
Ironisnya pria 30 tahun itu sama sekali tidak mencicipi bantuan jenis apapun. “Dari PKH saya tidak dapat, dari Dana Desa saya juga tidak dapat”, keluhnya.
Selain itu keluhan juga di rasakan oleh Ahmad, yang tinggal menumpang di perumahan Sekolahan Dasar Negeri (SDN) di Desa Labuhan Ratu VII. Dia juga mengeluhkan pihak pamong desa yang tidak objektif dalam mendata warganya.
Menurut dia, dirinya layak mendapatkan bantuan dari pemerintah, dasar kuat yang saya miliki yaitu dengan menghidupi tiga anak dan istri dengan pekerjaan serabutan, tentu seharusnya menjadi pertimbangan bagi pomong desa. “Bukan saya memiskinkan diri sendiri tapi ini fakta”, terangnya.
Dengan banyaknya kejanggalan dalam persoalan pendataan warga penerima bantuan di Desa Labuhan Ratu VII, pada Jumat pagi (12/06/2020) puluhan masyarakat mendatangi balai desa setempat untuk meminta pamong desa melakukan pendataan ulang.
Pewarta : Susanto
Editor : Roy Choiri.
