DEMOKRASINEWS, Lampung Timur, 10 September 2026 — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur bersama Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Lampung Timur memperkuat sinergi dalam membangun ketahanan pangan daerah melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang penguatan ketahanan pangan dan hilirisasi pertanian.
Penandatanganan PKS berlangsung di Aula Kantor PCNU Lampung Timur, Jalan Pantai Lintas Timur, Sukadana, Kamis (10/9/2026). Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam sektor pertanian, sekaligus mendorong agar hasil pertanian tidak hanya berhenti sebagai komoditas mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua PCNU Lampung Timur Dardiri Ahmad beserta jajaran Syuriah, sayap organisasi dan Badan Otonomi (Banom) Nahdlatul Ulama. Dari unsur pemerintah daerah hadir Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, Ketua DPRD Lampung Timur Rida Rotul Aliyah, Sekretaris Daerah Rustam Efendi, Kepala Bappeda Verzenia, Plt. Kepala Dinas Pertanian Eko Agustinus, Plt. Kepala Dinas Perikanan Dwi Gayatri, serta jajaran pengurus NU dan perangkat daerah terkait.
Ketua PCNU Lampung Timur Dardiri Ahmad menegaskan, Nahdlatul Ulama siap menjadi bagian penting dalam mengawal program ketahanan pangan pemerintah daerah. Menurutnya, kekuatan organisasi hingga tingkat akar rumput menjadi modal sosial yang dapat dimanfaatkan untuk memastikan program berjalan secara nyata di tengah masyarakat.
“PCNU Lampung Timur siap bersinergi dengan Pemkab. Melalui jaringan pesantren, majelis taklim, dan kelompok tani binaan NU, kita akan kawal program ini sampai ke tingkat ranting. Ini bentuk khidmah NU untuk umat dan bangsa,” ujar Dardiri.
Ia mengatakan, ketahanan pangan tidak cukup hanya berbicara mengenai peningkatan produksi. Petani juga harus memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari hasil usaha taninya. Karena itu, inovasi dan hilirisasi menjadi bagian penting dalam kerja sama tersebut.
Menurut Dardiri, petani harus didorong agar tidak hanya berperan sebagai produsen bahan pangan. Produk pertanian yang dihasilkan masyarakat perlu mendapatkan sentuhan pengolahan, pengemasan, hingga pemasaran sehingga mampu menciptakan nilai tambah sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi keluarga petani.
Sementara itu, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah mengatakan, PKS antara Pemkab Lampung Timur dan PCNU merupakan bentuk kolaborasi untuk memastikan berbagai program ketahanan pangan memiliki ujung tombak yang jelas di lapangan.
“Melalui Perjanjian Kerja Sama ini, kita ingin memastikan semua program ketahanan pangan punya ujung tombak di lapangan. Para petani NU, kaum ibu yang tergabung Kelompok Wanita Tani menjadi motor penggeraknya. Didukung Dinas Pertanian dan Sekda untuk regulasi serta Bappeda untuk perencanaan,” kata Ela.
Bupati menilai keterlibatan Kelompok Wanita Tani (KWT) memiliki arti penting. Selain membantu produksi pangan keluarga dan masyarakat, KWT juga memiliki potensi besar dalam mengembangkan usaha pengolahan hasil pertanian berbasis rumah tangga.
Karena itu, program hilirisasi pertanian diharapkan mampu membuka ruang lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai produk olahan yang berasal dari komoditas lokal Lampung Timur.
“Konsepnya sederhana: dari sawah ke industri rumah tangga, dari kebun ke kemasan. Semua menu programnya sudah ada di Pemda. Tinggal kita gerakkan bersama-sama,” tegasnya.
Konsep tersebut sekaligus memberikan pesan bahwa pembangunan sektor pertanian tidak semata-mata diukur dari seberapa banyak hasil panen yang diperoleh. Lebih dari itu, keberhasilan pertanian juga ditentukan oleh kemampuan masyarakat mengolah hasil produksi menjadi produk yang memiliki daya saing dan nilai jual.
Semangat itu mendapat sambutan positif dari Kelompok Wanita Tani yang hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka melihat kerja sama Pemkab Lampung Timur dan PCNU sebagai peluang untuk memperluas pasar produk olahan yang selama ini telah dikembangkan secara mandiri.
“Kami siap. Selama ini ibu-ibu sudah mengolah hasil tani jadi makanan. Dengan adanya hilirisasi dari NU dan Pemda, kami berharap produk kami bisa masuk pasar yang lebih luas,” ujar salah satu perwakilan KWT.
Harapan tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi bukan sekadar konsep pembangunan, melainkan dapat menjadi jalan bagi masyarakat desa untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang berangkat dari potensi lokal. Dengan dukungan pendampingan, regulasi, perencanaan, teknologi pengolahan, kemasan dan pemasaran, produk pertanian berpotensi memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi.
Melalui PKS tersebut, Pemkab Lampung Timur dan PCNU menargetkan adanya peningkatan produksi, pengolahan hingga pemasaran hasil pertanian secara berkelanjutan. Kolaborasi juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarga di wilayah Bumi Tuwah Bepadan.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Lampung Timur secara simbolis menyerahkan bibit tanaman dan sejumlah alat pertanian kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sektor pertanian. Sementara itu, PCNU Lampung Timur turut menyerahkan buah tangan berupa hasil olahan produk pertanian yang dikembangkan oleh para penggerak dan kader Nahdlatul Ulama.
Penyerahan tersebut menjadi simbol bahwa sinergi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen kerja sama. Lebih jauh, kolaborasi diarahkan untuk bergerak dari program menuju aksi nyata, dari produksi menuju hilirisasi, serta dari potensi lokal menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan keterlibatan pemerintah daerah, NU, kelompok tani, KWT, pesantren, majelis taklim, serta masyarakat hingga tingkat ranting, penguatan ketahanan pangan diharapkan tumbuh sebagai gerakan bersama. Lampung Timur pun memiliki peluang untuk mengembangkan sektor pertanian yang tidak hanya produktif, tetapi juga inovatif, mandiri dan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.( Red/Kms/Prie)
