DEMOKRASINEWS,Gresik Jawa Timur, 26 Agustus 2026 — Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU), bersama Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, memperkuat strategi keberlanjutan program pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berbasis komunitas.
Upaya tersebut dibahas dalam Konsolidasi Nasional bertajuk “Strategi Membangun Keberlanjutan Program Penguatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Berbasis Komunitas” yang berlangsung di Hotel Aston Gresik, Jawa Timur, pada 24–27 Agustus 2026.
Forum ini menjadi ruang evaluasi terhadap pelaksanaan program selama satu tahun, sekaligus untuk mengidentifikasi tantangan, mendokumentasikan praktik baik, dan merumuskan langkah agar berbagai inisiatif pelindungan PMI yang telah tumbuh di tingkat komunitas dapat terus berjalan secara mandiri dan berkelanjutan.
Program Penguatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Berbasis Komunitas (P2MI-BK) merupakan kolaborasi Lakpesdam PBNU dan GIZ dalam mendukung penguatan tata kelola pelindungan PMI dan keluarganya. Pendekatan yang digunakan menempatkan masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, organisasi keagamaan, serta unsur komunitas sebagai bagian penting dalam membangun ekosistem migrasi yang aman.
Lakpesdam PBNU Dorong Program Desa Migran Emas Berkelanjutan
Ketua PBNU Bidang Pendidikan dan Kelembagaan NU, Dr. Ahmad Suaedy, MA, menekankan pentingnya memperkuat keberlanjutan Program Desa Migran Emas (Demimas) melalui kelembagaan yang berakar di masyarakat.
Menurutnya, jaringan Nahdlatul Ulama di tingkat akar rumput dapat menjadi salah satu kekuatan strategis untuk memastikan pengetahuan mengenai migrasi aman tidak berhenti ketika sebuah program atau proyek selesai.
“Keberlanjutan harus dibangun dari akar rumput. Struktur dan jaringan NU di desa dapat menjadi simpul untuk memperkuat informasi, pendampingan, dan kesadaran masyarakat mengenai migrasi yang aman,” ujarnya.
Penguatan kelembagaan tersebut antara lain diarahkan pada konsolidasi warga, penguatan regulasi desa, pemberdayaan ekonomi keluarga PMI dan purna PMI, serta kolaborasi lintas sektor.
Di tingkat desa, upaya tersebut dapat diwujudkan melalui dorongan pembentukan Peraturan Desa (Perdes) tentang pelindungan PMI, termasuk pembentukan satuan tugas atau tim kerja yang memiliki fungsi pendampingan dan edukasi bagi calon PMI maupun keluarganya.
Sementara itu, keluarga dan purna PMI juga menjadi bagian penting dari strategi keberlanjutan melalui pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, dan pengembangan rumah wirausaha. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi sehingga manfaat migrasi tidak hanya dirasakan ketika anggota keluarga bekerja di luar negeri.
Dinamika kehidupan PMI di luar negeri juga menunjukkan bahwa migrasi bukan semata persoalan ekonomi dan ketenagakerjaan, tetapi berkaitan dengan pembentukan jejaring sosial, budaya, pendidikan, dan keagamaan.
Pengalaman komunitas pekerja Muslim Indonesia di negara seperti Korea Selatan, misalnya, menunjukkan terbentuknya kelompok-kelompok komunitas yang menjalankan kegiatan sosial dan spiritual. Sebagian komunitas bahkan membangun ruang ibadah bersama dengan masyarakat setempat.
Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa komunitas PMI dapat menjadi jembatan hubungan sosial lintas negara. Dalam konteks NU, keberadaan sekolah, perguruan tinggi, dan jaringan kaderisasi juga dinilai penting untuk menyiapkan generasi yang mampu memahami perubahan sosial akibat mobilitas tenaga kerja global.
Dengan demikian, pelindungan PMI tidak cukup hanya dilakukan sebelum keberangkatan. Edukasi, pendampingan selama bekerja di luar negeri, hingga penguatan kapasitas ketika kembali ke Indonesia menjadi rangkaian yang perlu dibangun secara berkelanjutan.
Peluang Kemitraan Indonesia–Jerman dan Eropa
Advisor ZME GIZ Indonesia, Syamsul Ibad, menyampaikan bahwa peluang membangun kemitraan antara Indonesia dengan Jerman dan negara-negara Eropa masih terbuka luas.
Menurutnya, kerja sama tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai bidang, termasuk transisi energi dan industri hijau, teknologi tinggi dan hilirisasi, pendidikan vokasi dan ketenagakerjaan, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Peluang membangun kemitraan di Jerman dan Eropa terbuka sangat luas. GIZ bukan kementerian dan bukan kedutaan, tetapi kami dapat menjadi bagian dari ekosistem kerja sama pembangunan dan penguatan kapasitas,” kata Syamsul.
Dalam konteks ketenagakerjaan, peluang kerja sama dapat diarahkan pada perluasan pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, pemagangan, hingga penguatan kesiapan tenaga profesional dan tenaga kerja terampil Indonesia yang akan memasuki pasar kerja global.
Sementara di sektor ekonomi, pemberdayaan UMKM dapat dikembangkan melalui peningkatan kapasitas manajerial, penguatan kemampuan bisnis, serta akses terhadap rantai pasok global.
Peluang tersebut semakin relevan di tengah penguatan hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa, termasuk melalui proses kerja sama perdagangan komprehensif Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Satu Tahun Program, Penguatan Pelindungan Terus Berjalan
Setelah berjalan sekitar satu tahun, Program P2MI-BK menjadi momentum penting untuk melihat sejauh mana pendekatan berbasis komunitas mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai migrasi aman dan pelindungan PMI.
Konsolidasi nasional di Gresik tidak hanya menjadi forum evaluasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memastikan berbagai praktik baik yang telah terbentuk dapat diteruskan melalui kekuatan kelembagaan lokal.
Ke depan, keberlanjutan program akan sangat ditentukan oleh kemampuan para pemangku kepentingan dalam menjaga kolaborasi antara masyarakat, struktur NU, pemerintah desa dan daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, serta mitra pembangunan internasional.
Pada akhirnya, pelindungan PMI bukan hanya tentang memastikan seseorang aman ketika bekerja di luar negeri. Lebih jauh, pelindungan harus membangun pengetahuan, kemandirian ekonomi, jejaring sosial, dan masa depan keluarga PMI.
Ketika komunitas mampu menjadi bagian dari sistem pelindungan, program tidak berhenti sebagai proyek, tetapi tumbuh menjadi gerakan sosial yang terus hidup di tengah masyarakat.(Red/Supriyono)
