DEMOKRASINEWS, Gresik, Jawa Timur, 26 Agustus 2026 — Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu bersaing di pasar kerja internasional. Bekerja ke luar negeri tidak lagi semata dipandang sebagai pilihan karena keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri, tetapi sebagai bagian dari strategi peningkatan kompetensi, pengalaman, kesejahteraan, sekaligus investasi masa depan.
Direktur Pembinaan Kelembagaan Vokasi Pekerjaan Migran Indonesia KP2MI, Abri Danar P., S.E., M.P.A., menegaskan bahwa kesempatan bekerja di luar negeri merupakan hak seluruh masyarakat yang ingin mengembangkan kompetensi dan pengalaman kerja.
Menurutnya, orientasi pemerintah tidak boleh berhenti pada upaya menempatkan pekerja ke luar negeri. Yang jauh lebih penting adalah memastikan calon pekerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global serta memperoleh pelindungan secara menyeluruh.
“Bekerja ke luar negeri merupakan hak bagi seluruh masyarakat. Kalau kita berbicara tentang mencari kerja dan ingin meningkatkan kompetensi serta pengalaman, itu tidak hanya bekerja di dalam negeri. Pasar kerja kita bukan hanya nasional, tetapi juga global,” ujar Abri.
Ia menambahkan, pemerintah perlu menggeser paradigma bahwa program bekerja ke luar negeri semata-mata merupakan program penempatan tenaga kerja.
Menurutnya, program tersebut harus diarahkan untuk menyiapkan SDM Indonesia agar benar-benar terserap di pasar kerja global melalui peningkatan kualitas dan kompetensi.
“Fokusnya adalah bagaimana menyiapkan pekerja yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kualitas dan peningkatan kompetensi menjadi dua hal utama,” katanya.
SMK Go Global Siapkan Talenta Muda untuk Pasar Internasional
Semangat tersebut salah satunya diwujudkan melalui program SMK Go Global, sebuah inisiatif pemerintah melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk menjembatani lulusan SMK dan masyarakat dengan peluang kerja internasional.
Program tersebut memberikan pelatihan tanpa biaya kepada peserta sebagai bagian dari upaya menyiapkan talenta Indonesia yang kompeten, memiliki sertifikasi, memahami bahasa dan budaya kerja, serta siap memasuki pasar kerja global secara resmi dan aman.
Target nasional program SMK Go Global pada 2026 mencapai 40.000 peserta.
Pemerintah menempatkan peningkatan kompetensi sebagai fondasi utama agar tenaga kerja Indonesia tidak sekadar menjadi pengisi kebutuhan tenaga kerja di negara lain, tetapi mampu memiliki daya saing dan posisi tawar yang lebih baik.
Abri mengatakan, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu melihat terlebih dahulu potensi yang dimiliki setiap daerah.
“Potensi apa yang kita punya harus digali. Kalau kita tidak punya, kita perlu menyiapkan kompetensinya. Jadi, yang penting adalah bagaimana kita menyiapkan pekerja migran yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar,” ujarnya.
Pendekatan tersebut menjadi penting karena karakteristik kebutuhan tenaga kerja di setiap negara dan sektor industri terus berkembang. Karena itu, pendidikan vokasi harus memiliki keterkaitan yang kuat dengan kebutuhan industri dan pasar kerja internasional.
Bekerja ke Luar Negeri Harus Menjadi Investasi Masa Depan
Abri juga menyoroti fenomena pekerja migran yang memilih bekerja ke luar negeri karena desakan ekonomi.
Di sejumlah daerah dengan angka penempatan PMI yang tinggi, bekerja ke luar negeri terkadang masih dipersepsikan sebagai jalan keluar dari keterbatasan ekonomi keluarga.
Paradigma tersebut, menurut dia, perlu diubah.
“Kalau kita ingin berbicara tentang bekerja ke luar negeri, itu harus menjadi investasi masa depan, bukan karena terpaksa,” tegasnya.
Perubahan cara pandang tersebut dinilai penting agar masyarakat mempersiapkan diri sebelum bekerja ke luar negeri, mulai dari keterampilan, sertifikasi, bahasa, pemahaman kontrak kerja, hingga pengetahuan mengenai prosedur penempatan dan pelindungan.
Dengan persiapan yang matang, pekerja migran Indonesia diharapkan tidak hanya memperoleh penghasilan, tetapi juga membawa pulang pengalaman, kompetensi, dan kemampuan yang dapat dikembangkan setelah kembali ke Indonesia.
Pelindungan PMI Diperkuat dari Tingkat Desa
Penguatan kompetensi calon PMI juga berjalan beriringan dengan upaya memperkuat pelindungan pekerja migran dari tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam Konsolidasi Nasional “Strategi Membangun Keberlanjutan Program Penguatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Berbasis Komunitas” yang digelar Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU), dengan dukungan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, di Hotel Aston Gresik, Jawa Timur, 24–27 Agustus 2026.
Program Penguatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Berbasis Komunitas (P2MI-BK) merupakan kolaborasi Lakpesdam PBNU dan GIZ dalam mendukung penguatan tata kelola pelindungan PMI dan keluarganya.
Selama pelaksanaan program sejak September 2025 hingga Juli 2026, P2MI-BK telah mendorong pembentukan 52 Desa Migran Emas di 52 desa dampingan.
Di wilayah tersebut juga telah terbentuk 52 Peraturan Desa tentang Pelindungan PMI serta 52 Surat Keputusan Satuan Tugas Desa Migran Emas.
Capaian tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sistem pelindungan PMI yang lebih dekat dengan masyarakat.
Pendekatan berbasis komunitas membuka ruang bagi calon PMI, purna PMI, keluarga PMI, pemerintah desa, dan masyarakat untuk terlibat dalam pencegahan risiko migrasi, peningkatan kapasitas, hingga penyelesaian persoalan yang dihadapi pekerja migran.
2.003 Individu Terlibat dalam Penguatan Kapasitas
Selain membangun regulasi dan kelembagaan desa, program P2MI-BK juga menjalankan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas dan forum advokasi.
Data sementara mencatat sebanyak 2.003 individu telah terlibat dalam berbagai kegiatan program. Kegiatan tersebut mencakup pelatihan migrasi aman, psikososial, kesehatan mental dan parenting, pelatihan usaha mikro bagi purna PMI, musyawarah desa, rapat rutin Satgas, hingga forum penguatan kebijakan di tingkat kabupaten.
Program juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah desa, Satgas Desa Migran Emas, purna PMI, keluarga PMI, masyarakat, pemerintah daerah, dinas tenaga kerja, P4MI, BP3MI, KP2MI, akademisi, praktisi, perguruan tinggi, hingga organisasi dan kelembagaan Nahdlatul Ulama.
Keterlibatan banyak pihak tersebut menunjukkan bahwa pelindungan PMI tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah.
Pelindungan harus dibangun sebagai sebuah ekosistem yang melibatkan masyarakat sejak tahap sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga ketika PMI kembali ke daerah asal.
Jaringan NU Jadi Modal Sosial Pelindungan PMI
Salah satu strategi keberlanjutan program adalah memperkuat ekosistem kelembagaan Nahdlatul Ulama.
Jaringan NU yang tersebar hingga tingkat komunitas dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari sistem pelindungan PMI secara berkelanjutan.
Data Digitalisasi Data Layanan (Digdaya) NU mencatat jaringan kelembagaan yang luas, antara lain 2.923 kepengurusan hingga tingkat kecamatan, 1.680 pesantren, 183 perguruan tinggi NU, 39 rumah sakit, 35 klinik, dan sekitar 22.000 madrasah NU.
Jaringan tersebut menjadi modal sosial untuk memperluas edukasi migrasi aman sekaligus memperkuat layanan bagi PMI dan keluarganya.
Praktik baik terlihat di Kabupaten Gresik melalui keterlibatan LKP3A Fatayat NU Gresik dalam kegiatan pelatihan psikososial, kesehatan mental, dan parenting.
Kolaborasi tersebut memperlihatkan bahwa pelindungan PMI memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada persoalan ketenagakerjaan. Di dalamnya terdapat aspek sosial, psikologis, kesehatan mental, ketahanan keluarga, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menuju Pelindungan PMI yang Berkelanjutan
Konsolidasi Nasional di Gresik menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian program, mengidentifikasi tantangan, mendokumentasikan praktik baik, sekaligus merumuskan strategi agar berbagai inisiatif pelindungan PMI berbasis komunitas tetap berjalan setelah program berakhir.
Kolaborasi antarpemangku kepentingan telah menghasilkan 10 Komitmen Bersama Penguatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Berbasis Komunitas serta pembentukan Forum Multistakeholder Pelindungan PMI di wilayah dampingan.
Forum tersebut diharapkan menjadi ruang koordinasi yang mampu memastikan praktik baik tidak berhenti ketika periode pendampingan selesai.
Memasuki fase akhir P2MI-BK, konsolidasi diarahkan untuk menghasilkan strategi konkret keberlanjutan, mulai dari keberlanjutan regulasi desa, kelembagaan Desa Migran Emas, forum koordinasi, komitmen pemerintah daerah, jejaring organisasi masyarakat sipil, hingga berbagai praktik baik yang telah tumbuh di tengah masyarakat.
Para pemangku kepentingan juga didorong mengintegrasikan hasil program ke dalam kebijakan, kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran pemerintah.
Dengan demikian, pelindungan PMI berbasis komunitas tidak berhenti sebagai sebuah proyek, tetapi berkembang menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Dari Pekerja Migran Menjadi SDM Berdaya Saing Global
Konsolidasi nasional tersebut diikuti sekitar 70 peserta yang terdiri atas unsur KP2MI, GIZ dan Kedutaan Jerman, PBNU, Lakpesdam PBNU, tim program pusat dan daerah, pemerintah daerah/dinas tenaga kerja, konsultan program, serta perwakilan PCNU dari 10 kabupaten dampingan.
Forum ditargetkan menghasilkan pemetaan capaian, tantangan, pembelajaran, praktik baik, dan aktor strategis sebagai dasar penyusunan rekomendasi keberlanjutan di 10 kabupaten. Selain itu, forum diarahkan menghasilkan satu dokumen strategi keberlanjutan P2MI-BK dan 10 rekomendasi tindak lanjut.
Pada titik inilah program peningkatan kompetensi seperti SMK Go Global memiliki relevansi strategis.
Indonesia tidak kekurangan SDM. Tantangannya adalah bagaimana memastikan SDM tersebut memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja, mampu bersaing secara global, memahami prosedur migrasi yang aman, dan mendapatkan pelindungan negara.
Bekerja ke luar negeri karena terpaksa harus perlahan diubah menjadi bekerja ke luar negeri karena kompetensi, pilihan, dan peluang.
Dengan pendidikan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan pasar global, pelatihan yang tepat, sertifikasi, serta sistem pelindungan yang kuat hingga tingkat desa, pekerja migran Indonesia dapat ditempatkan bukan sekadar sebagai tenaga kerja, melainkan sebagai SDM Indonesia yang berdaya saing, bermartabat, dan membawa investasi pengalaman untuk masa depan.
Pelindungan PMI pada akhirnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Ia merupakan kerja bersama yang membutuhkan keterlibatan masyarakat, dunia pendidikan, organisasi sosial, komunitas, keluarga, pemerintah daerah, dan media.
Sebab, migrasi kerja yang aman bukan sekadar tentang keberangkatan menuju negara lain, tetapi tentang memastikan setiap warga negara yang bekerja di luar negeri berangkat dengan kompetensi, bekerja dengan perlindungan, dan pulang membawa masa depan yang lebih baik. (Red/Supriyono)
