DEMOKRASINEWS, Lampung Utara, 29 Juni 2026 – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kotabumi menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Senin (29/6/2026). Massa mendesak pemerintah daerah segera merealisasikan berbagai janji pembangunan dan menyelesaikan sejumlah persoalan yang dinilai belum tertangani.
Aksi berlangsung di halaman Kantor Bupati Lampung Utara dengan pengawalan aparat kepolisian. Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menyampaikan orasi secara bergantian serta menyerahkan daftar tuntutan yang memuat lima isu nasional dan sembilan tuntutan daerah.
Empat koordinator lapangan, Ilman, Naufal, Hirfan, dan Qiray, menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan. Menurut mereka, pemerintah daerah perlu menunjukkan langkah nyata dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dalam tuntutan daerah, IMM meminta pemerintah menstabilkan harga kebutuhan pokok, mengevaluasi pejabat dan kebijakan yang dinilai belum efektif, mempercepat pengentasan kemiskinan, menekan angka anak putus sekolah, memperbaiki infrastruktur, memperkuat pelaksanaan program strategis nasional, serta menjalankan reformasi birokrasi dan transformasi digital.
Mahasiswa juga menolak rencana pinjaman Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp150 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Menurut mereka, rencana tersebut perlu dikaji ulang mengingat masih terdapat beban keuangan daerah yang harus diselesaikan sehingga kebijakan pinjaman dinilai perlu mempertimbangkan kondisi fiskal daerah secara menyeluruh.
Selain membawa tuntutan daerah, massa turut menyuarakan sejumlah isu nasional, di antaranya stabilitas nilai tukar rupiah, pengendalian harga kebutuhan pokok, kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK), serta berbagai kebijakan nasional yang dinilai berdampak pada masyarakat.
Aksi berlangsung tertib dan berakhir setelah perwakilan mahasiswa diterima berdialog dengan Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, bersama jajaran pemerintah daerah. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, mengatakan pemerintah daerah menghargai penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
“Kami menerima dan mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan. Semua masukan ini akan menjadi perhatian pemerintah daerah demi perbaikan dan kemajuan Lampung Utara,” ujar Romli.( Red/JM )
