DEMOKRASINEWS, Jakarta, 12 Juni 2026 – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyepakati langkah strategis untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam pertemuan yang berlangsung pada Kamis, 11 Juni 2026, sebagai bagian dari upaya memastikan program berjalan lebih efektif, aman, dan tepat sasaran.
Penataan ulang program MBG difokuskan pada tiga aspek utama, yakni refocusing penerima manfaat, peningkatan keamanan pangan, serta penguatan akurasi data penerima bantuan. Langkah ini diambil sebagai respons atas kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program sekaligus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa evaluasi terhadap penerima manfaat menjadi salah satu prioritas utama dalam penyempurnaan program. Menurutnya, intervensi gizi harus diarahkan secara lebih terukur kepada kelompok rentan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap makanan bergizi.
“Refocusing dilakukan agar manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya anak-anak di sekolah tidak mampu dan kelompok yang belum memperoleh akses gizi yang memadai,” ujarnya.
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah juga menyepakati perlunya peninjauan ulang terhadap klaster penerima manfaat. Ke depan, program akan lebih difokuskan pada sekolah-sekolah yang berada di wilayah kurang mampu, masyarakat miskin dan miskin ekstrem, serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan akses gizi sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Selain ketepatan sasaran, aspek keamanan pangan menjadi perhatian serius dalam evaluasi program. Pemerintah mengusung prinsip “Zero Accident” sebagai standar pelaksanaan MBG. Artinya, seluruh proses penyediaan hingga distribusi makanan harus memenuhi standar keamanan pangan yang ketat guna mencegah risiko kesehatan bagi para penerima manfaat.
Peningkatan pengawasan kualitas bahan makanan, proses pengolahan, distribusi, hingga penyajian akan menjadi bagian dari langkah perbaikan yang dilakukan. Dengan demikian, program tidak hanya menjangkau lebih banyak penerima manfaat yang tepat, tetapi juga menjamin kualitas makanan yang aman dan bergizi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat memberikan dukungan penuh terhadap langkah perbaikan yang akan dilakukan BGN. Ia menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan Program MBG harus mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penentuan penerima manfaat.
Penggunaan DTSEN dinilai penting untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran, transparan, dan terintegrasi. Dengan data yang lebih akurat, potensi tumpang tindih penerima bantuan dapat diminimalkan sehingga anggaran negara dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.
BGN menegaskan bahwa penataan ulang Program Makan Bergizi Gratis merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan amanah program secara optimal. Selain bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, program ini juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan karena melibatkan pelaku usaha lokal, petani, peternak, nelayan, hingga usaha mikro di berbagai daerah.
Melalui penyempurnaan kebijakan ini, pemerintah berharap Program MBG dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam menekan angka stunting, meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat bawah. Dengan sasaran yang lebih tepat, sistem pengawasan yang lebih kuat, dan dukungan data yang akurat, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan manusia Indonesia di masa depan.( Red/Rls Hms BGN )
