DEMOKRASINEWS, Jakarta, 9 November 2026 – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan kendaraan distribusi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi masuk dalam komponen biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat per hari. Kebijakan tersebut mengembalikan ketentuan pembiayaan seperti yang berlaku pada awal pelaksanaan program MBG.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, mengatakan penghapusan biaya kendaraan dari pagu operasional bukan merupakan aturan baru. Menurutnya, BGN hanya mengembalikan mekanisme pembiayaan sesuai ketentuan awal program.
“Dihapusnya biaya kendaraan dari pagu operasional Rp3.000 per hari per penerima manfaat bukan hal baru. Kami mengembalikan kebijakan ini sebagaimana mestinya yang pernah berlaku ketika awal launching program MBG,” ujar Tysa dalam keterangannya, dikutip dari laman BGN Minggu (8/11/2026).
Tysa menjelaskan kendaraan distribusi merupakan bagian dari perlengkapan dan perangkat operasional yang wajib disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dengan demikian, kendaraan memiliki kedudukan yang sama seperti fasilitas pendukung lainnya dalam menunjang pelayanan pemenuhan gizi.
Fasilitas tersebut mencakup gedung SPPG, peralatan memasak, perlengkapan pengolahan makanan, hingga peralatan makan yang digunakan dalam proses penyediaan dan pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.
Penegasan ini menjadi perhatian bagi seluruh pengelola SPPG, khususnya di daerah, agar memahami kembali pemisahan antara komponen biaya operasional harian dan kebutuhan sarana-prasarana pelayanan MBG.
Pengelola SPPG juga perlu mencermati ketentuan pembiayaan yang berlaku agar tidak mencampuradukkan kebutuhan pengadaan maupun penyediaan fasilitas operasional dengan pagu biaya harian per penerima manfaat.
Di sisi lain, kesiapan sarana distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran penyaluran makanan. Kendaraan harus mendukung ketepatan waktu pengiriman, menjaga kualitas makanan, serta memastikan pelayanan menjangkau seluruh penerima manfaat sesuai sasaran.
Kebijakan ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh SPPG untuk menjalankan pengelolaan anggaran secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan BGN. Setiap unsur operasional harus ditempatkan berdasarkan peruntukannya agar pelaksanaan program MBG berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
BGN diharapkan terus memperkuat sosialisasi dan memberikan penjelasan teknis kepada seluruh SPPG, sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam penerapan kebijakan di lapangan.
Kepastian aturan menjadi penting agar seluruh SPPG memiliki pemahaman yang sama dalam mengelola fasilitas, pembiayaan, dan distribusi makanan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat berjalan konsisten serta tetap berorientasi pada kualitas pelayanan dan pemenuhan gizi masyarakat.( RED/Rls Laman BGN )
