DEMOKRASINEWS, Lampung Utara, 19 Mei 2026 — Peta politik terkait rencana pinjaman daerah senilai Rp150 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) semakin memanas. Di tengah silang pendapat antarfraksi DPRD, dukungan terbuka kini datang dari pimpinan partai politik.
Ketua DPD Partai NasDem Lampung Utara, Imam Syuhada, dan Ketua DPD PAN Lampung Utara, Hamidi, kompak menyatakan dukungan terhadap langkah Bupati Hamartoni Ahadis dan Wakil Bupati Romli dalam mengakses pembiayaan daerah guna mempercepat pembangunan infrastruktur.
Dukungan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan tajam di internal kekuatan politik lokal terkait rencana pinjaman yang dalam beberapa pekan terakhir memicu polemik publik.
Imam Syuhada menilai kegaduhan politik justru muncul setelah adanya pembahasan awal di DPRD yang menurutnya telah mengerucut pada persetujuan mayoritas fraksi, meski tetap disertai sejumlah catatan kritis.
“Pada prinsipnya semua fraksi menyetujui pinjaman tersebut, hanya ada catatan kritis terutama terkait peningkatan pendapatan asli daerah (PAD),” ujar Imam dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5/2026).
Menurut dia, kritik terhadap rencana pinjaman tetap harus dihormati sebagai bagian dari fungsi pengawasan publik terhadap kebijakan anggaran. Namun NasDem memilih berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat, terutama perbaikan infrastruktur jalan yang rusak di hampir seluruh wilayah desa.
Ia menyebut persoalan jalan menjadi keluhan dominan masyarakat yang berulang kali muncul dalam agenda reses anggota DPRD.
“Kami melihat keluhan masyarakat soal jalan rusak sangat dominan. Hampir terjadi di setiap desa. Karena itu percepatan pembangunan menjadi kebutuhan mendesak,” katanya.
Imam juga menyoroti mekanisme persetujuan pinjaman daerah yang menurutnya selama ini cukup melalui persetujuan pimpinan DPRD berdasarkan hasil forum pembahasan antarfraksi.
Meski mendukung kebijakan pinjaman, NasDem tetap memberikan catatan keras terhadap pengelolaan pendapatan daerah. Optimalisasi PAD dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah.
“Peningkatan PAD wajib terus didorong. Kami menilai sektor-sektor pendulang PAD masih membutuhkan pembenahan serius,” ujarnya.
Sementara itu, dukungan lebih tegas disampaikan Ketua DPD PAN Lampung Utara, Hamidi. Ia menegaskan partainya mendukung penuh rencana pinjaman sepanjang berdampak langsung bagi masyarakat.
Hamidi bahkan menginstruksikan seluruh anggota Fraksi PAN di DPRD untuk mendukung kebijakan tersebut serta meminta seluruh elemen masyarakat ikut mengawasi penggunaannya.
“Sepanjang berdampak pada masyarakat, kami dukung penuh. Kami juga mengajak tokoh masyarakat, LSM, insan pers, dan lembaga lain ikut mengawasi penggunaan anggaran pinjaman ini,” katanya.
Ia menegaskan sikap politik PAN bersifat mengikat bagi seluruh kader partai di parlemen daerah.
“Saya instruksikan anggota Fraksi PAN mendukung program bupati terkait pinjaman ini. Jika tidak mematuhi, tentu ada konsekuensi organisasi,” tegasnya.
Sebelumnya, polemik pinjaman Rp150 miliar memunculkan perbedaan sikap di lingkungan DPRD Lampung Utara. Fraksi Gerindra dan Demokrat tercatat meminta kajian ulang terhadap kemampuan fiskal daerah sebelum pemerintah mengambil utang baru.
Namun dinamika internal muncul setelah anggota Badan Anggaran DPRD dari Fraksi Gerindra, Nurdin Habim, justru menyatakan dukungan terbuka terhadap kebijakan tersebut.
Menurut Nurdin, pinjaman daerah tidak semestinya dipersepsikan negatif, melainkan sebagai instrumen percepatan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran, khususnya untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak parah.
Sementara itu, Fraksi PKS meminta pemerintah melakukan kajian lebih matang terkait risiko dan kemampuan pengembalian pinjaman. Fraksi Golkar mengusulkan plafon pinjaman diturunkan menjadi maksimal Rp80 miliar, sedangkan Fraksi PDIP menyatakan dukungan terhadap pinjaman sebagai strategi percepatan pembangunan infrastruktur.
Perdebatan terkait pinjaman daerah kini tidak hanya berlangsung di ruang parlemen, tetapi juga mulai merambah arena politik partai. Situasi tersebut memperlihatkan tarik-menarik kepentingan antara kebutuhan percepatan pembangunan dan kehati-hatian fiskal di tengah keterbatasan keuangan daerah.( Red/JM )
