DEMOKRASINEWS, Jakarta, 9 Mei 2026 — Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bergerak cepat membangun sinergi dengan pemerintah pusat guna memperkuat program pengentasan kemiskinan dan membuka akses pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrem.
Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis, melakukan pertemuan langsung dengan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, di Kantor Kementerian Sosial, Jumat (8/5/2026).
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam memperjuangkan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai berjalan pada 2026. Program nasional itu diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin kategori Desil 1 dan 2 agar akses pendidikan benar-benar menjangkau kelompok masyarakat paling rentan.
Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa Program Sekolah Rakyat harus tepat sasaran dan mampu menjadi instrumen pemutus rantai kemiskinan antargenerasi.
“Sekolah Rakyat harus menjadi instrumen pemutus rantai kemiskinan. Karena itu penerimanya wajib tepat sasaran,” tegas Gus Ipul di hadapan jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
Dalam kesempatan itu, Bupati Hamartoni Ahadis menyatakan kesiapan daerahnya untuk mendukung penuh pelaksanaan program tersebut. Selain membahas Sekolah Rakyat, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara juga menyerahkan sejumlah proposal bantuan sosial melalui Dinas Sosial guna memperkuat perlindungan bagi masyarakat kurang mampu.
Langkah “jemput bola” ke pemerintah pusat dinilai penting di tengah tingginya kebutuhan bantuan sosial serta pemerataan akses pendidikan di daerah. Pemerintah daerah berharap dukungan Kementerian Sosial dapat mempercepat realisasi berbagai program prioritas di Lampung Utara.
Turut mendampingi Bupati dalam kunjungan tersebut, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Mat Soleh, Kepala Dinas Sosial Imam Hanafi, Plt Kepala Dinas Perkimciptaru Dirgantara, serta Kabag Protokol RA Habibie.
Pertemuan juga dihadiri sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama, di antaranya Prof. Dr. Mukri, K.H. Muhidin dari PBNU, serta Ketua PCNU Lampung Utara K.H. Son Haji Aziz.
Selain membahas program pendidikan, Menteri Sosial juga menyoroti pentingnya percepatan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan operator desa dan kelurahan serta melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk melakukan verifikasi lapangan agar data penerima bantuan benar-benar valid.
Pembenahan data sosial tersebut dinilai menjadi langkah krusial agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran dan program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.( Red/ JM )
