DEMOKRASINEWS, Lampung Utara, 4 Mei 2026 – Ambisi pemerintah mendorong swasembada gula nasional mulai dijalankan melalui program perluasan lahan tebu di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Lampung Utara. Namun di balik skala proyek yang besar, muncul pertanyaan serius terkait transparansi dan pengawasan pelaksanaannya.
Program yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia ini mencakup perluasan lahan seluas 5.808,44 hektare dan mulai digulirkan sejak 2025. Sebanyak tujuh kecamatan menjadi sasaran utama, yakni Sungkai Utara, Bunga Mayang, Muara Sungkai, Abung Timur, Sungkai Selatan, Kotabumi Utara, dan Sungkai Jaya.
Sebanyak 1.743 petani yang tergabung dalam 79 kelompok tani dilibatkan dalam program tersebut. Masing-masing petani mendapat alokasi pengelolaan lahan hingga lima hektare, sekaligus bantuan biaya pengolahan dan penanaman sebesar Rp3,6 juta per hektare.
Jika dihitung dari total luas lahan, nilai bantuan tanam saja diperkirakan melampaui Rp20 miliar. Namun, besaran total anggaran program secara keseluruhan justru tidak diketahui oleh pemerintah daerah setempat.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Lampung Utara, M. Rezki, mengakui keterbatasan peran dinas dalam program ini.
“Dinas hanya sebatas administrasi. Untuk teknis pelaksanaan kami tidak tahu,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).
Pernyataan tersebut mengungkap fakta bahwa seluruh aspek teknis, termasuk penunjukan vendor, sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah pusat. Bahkan, pihak dinas mengaku tidak mengetahui identitas perusahaan yang memasok bibit maupun menjalankan kegiatan di lapangan.
“Saya tidak tahu siapa vendornya. Kami tidak pernah berurusan dengan vendor, dan vendor juga tidak pernah datang ke dinas,” kata Rezki.
Di lapangan, para petani juga menerima bantuan bibit tebu sebanyak 6.000 mata tunas per hektare yang disalurkan melalui vendor yang ditunjuk pusat. Bibit tersebut diwajibkan memiliki label dari lembaga penguji mutu benih sebagai jaminan kualitas.
Meski demikian, minimnya informasi terkait pihak pelaksana memunculkan kekhawatiran. Di satu sisi, Lampung Utara menjadi lokasi proyek strategis nasional, namun di sisi lain pemerintah daerah tidak memiliki akses penuh terhadap informasi pelaksanaan.
Dari sisi distribusi, Kecamatan Bunga Mayang menjadi wilayah dengan kelompok tani terbanyak, yakni 40 kelompok. Disusul Muara Sungkai dengan 15 kelompok, serta Sungkai Utara dan Kotabumi Utara masing-masing sembilan kelompok. Sementara Abung Timur memiliki empat kelompok, dan Sungkai Selatan serta Sungkai Jaya masing-masing tiga kelompok.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah daerah menegaskan bahwa petani tetap memiliki hak untuk menolak bibit yang tidak memenuhi standar.
“Bibit harus diperiksa oleh balai penjamin mutu benih. Jika tidak sesuai, petani berhak menolak,” ujar Rezki.
Program swasembada gula memang menuntut langkah cepat dan skala besar. Namun tanpa transparansi anggaran, kejelasan pelaksana, serta pengawasan yang memadai, risiko penyimpangan menjadi tidak terhindarkan—mulai dari kualitas bibit yang tidak optimal hingga potensi pemborosan anggaran.
Bagi para petani, program ini bukan sekadar angka luasan tanam, melainkan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan. Jika tata kelola tidak diperkuat, ambisi menjadikan Lampung Utara sebagai lumbung tebu justru berisiko menyisakan persoalan baru tanpa hasil nyata.( Red/ JM )
