DEMOKRASINEWS, Sulawesi Selatan – Pemerintah saat ini menargetkan persoalan stunting atau gagal tumbuh kembang anak akibat gizi kronis di seluruh daerah bisa turun menjadi 14 persen di tahun 2024. Akan tetapi di beberapa daerah seperti Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan angka prevalensi stunting cukup tinggi di angka 33 persen, masuk kedalam 5 terbesar dari 10 daerah yang ada di Indonesia. hal tersebut terungkap saat Kunjungan Komisi IX DPR RI, melakukan Kunjungan Spesifik ke Kantor Pemerintahan Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis, (02/02/2023).
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menanggapi hal tersebut, menyampaikan untuk menangani persoalan stunting, perlu adanya kampanye masif atau perlunya edukasi yang baik dari pemerintah setempat, tokoh agama maupun masyarakatnya itu sendiri. Supaya dapat meminimalisir terjadinya pernikahan dini di usia muda guna mencegah anak-anak berpotensi melahirkan dengan pola asuh tidak maksimal ataupun mereka yang belum siap untuk menjadi seorang ibu.
Ia memaparkan, penyebab stunting adalah karena tidak terjaganya kebersihan lingkungan, buruknya fasilitas sanitasi dan akses air bersih.dan juga rendahnya asupan gizi sejak janin hingga bayi umur 2 tahun. “Oleh sebab itu saya menginginkan pihak-pihak terkait bisa duduk bersama dan fokus membicarakan penanganan stunting, agar kedepanya persoalan ini, tidak terus meningkat akan tetapi bisa turun dan mencapai target daripada yang diinginkan pemerintah. Anak-anak bisa tumbuh kembang dengan baik dengan pola pengasuhan yang maksimal,” ungkap Felly.
Lanjutnya, ia berharap peran penting orang tua dalam tumbuh kembang anaknya, bisa dipantau terus, penuhi asupan gizi dan pahami hidup sehat. Jika terlihat ada gejala penyakit stunting diperlukan koordinasi dengan posyandu terdekat agar mengetahui bagaimana penangananya. Tidak hanya diperlukan pula pemeriksaan kesehatan anemia bagi anak secara berkala. Pasalnya, kata Felly, jika pada saatnya nanti mereka menikah dan memiliki penyakit anemia bisa berpengaruh, dan besar kemungkinan anak tersebut bisa stunting.
“Agar dapat mengatasi persoalan stunting perlu adanya kesadaran dari kita sendiri maupun edukasi secara terus menerus yang harus dilakukan agar masyarakat memahami dan melakukan pola hidup sehat lebih baik, seperti disampaikan hari ini pada pertemuan tidak hanya orang miskin yang bisa terkena penyakit stunting, namun orang yang finansialnya tercukupi, anaknya bisa juga terkena stunting dan itu semua tidak menjamin anak bisa sehat jika mereka tidak memahami persoalan kesehatan. Jadi kita perlu sekali untuk mengetahui hidup sehat seperti apa,” ucap Politisi Partai NasDem.
Ditempat yang sama Wakil Bupati Gowa Abd Rauf Malaganni menyampaikan, Kabupaten Gowa akan berusaha keras menurunkan angka stunting karena saat ini masih berada di angka 33 persen, dimana target nasional, harus mencapai angka 14 persen pada tahun 2024. berarti tersisa hanya dua tahun kedepan. “Dipastikan kita akan berusaha dapat menurunkan dari 33 persen, menjadi 14 persen, diakui oleh saya memang ini pekerjaan rumah (PR) yang sangat susah agar dapat menurunkan angka sebesar itu, tetapi dimana ada kemauan, mudah-mudahan bisa turun sesuai target yang diinginkan pemerintah tentunya dengan melakukan koordinasi yang baik,” sebutnya.
Dimana Kabupaten Gowa sudah berusaha semaksimal mungkin, untuk menurunkan stunting kami masih membutuhkan kerja yang maksimal dari berbagai intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Selama masa pandemi Covid-19 pelayanan pemantauan pertumbuhan di posyandu dan intervensi gizi spesifik lainnya masih tetap dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. ( Rls Hms Tim Kunker DPR RI )
Adapun yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah Gowa dalam mengatasi persoalan stunting yakni, keterlibatan aktif PKK dan Dharma Wanita Persatuan dalam pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) , pemberian makanan tambahan (PMT), peningkatan kapasitas kader, sosialisasi kelas ibu hamil di 167 desa/Kelurahan, pemantauan status gizi di Fasyankes, Penyuluhan Kesehatan dan Reproduksi bagi Remaja.( Rls Hms Tim Kunker DPR RI )
Tim DemokrasiNews