DEMOKRASINEWS, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali blak-blakan kepada pelaku usaha pertambangan di Jawa Tengah. Khususnya terkait legalitas dan dampak lingkungan dari aktivitas penambangan, dalam hal ini galian C.
“Kebutuhan material kita itu 131 juta. Jadi pembangunan cukup banyak. Sisi lain tentu harus ada Good Mining Practices. Saya itu maunya Best Practices tapi yang terjadi kebanyakan adalah Bad Practices,” kata Ganjar saat membuka Bimbingan Teknis Pelayanan Usaha Mineral kepada pemegang izin usaha pertambangan mineral yang digelar di Hotel Gets, Kota Semarang, Selasa kemarin (12/07/2022).
Ganjar menjelaskan, bimbingan teknis tersebut penting dilakukan apalagi ada pendelegasian kewenangan dalam konteks perizinan pertambangan. Menurutnya, hal itu perlu disosialisasikan kepada para penambang.
“Penting buat saya untuk para penambang tahu regulasinya, mereka mau mengurus izinnya, apa-apa musti dilengkapi. Jangan takut untuk mengurus izin,” ujarnya.
Ganjar ingin lama konteks pembinaan juga menyinggung terkait tata ruang yang baik, cara penambangan yang baik, cara pengangkutan hasil tambang yang baik, dan regulasinya diikuti. Jika beberapa hal itu terjadi maka para penambang akan naik kelas.
Sebab dalam beberapa kasus yang menjadi laporan masyarakat antara lain ada kerusakan jalan akibat penambangan dan kerusakan lingkungan yang kurang diperhatikan oleh pelaku penambangan. Kemudian ada juga keterlibatan masyarakat yang kurang, kalau pun ada ternyata ilegal.
“Lingkungan akan terjaga, suplai untuk pembangunan bisa terjaga. Nah ini yang masuk kita kan banyak yang ilegal-ilegal dan biasanya backing-backingan. Banyak sekali,” ungkap Ganjar.
Bimbingan teknis tersebut, juga menjadi momentum yang dapat digunakan untuk memperbaiki bersama apa yang selama ini belum berjalan baik. Kehadiran dari pemerintah pusat dan provinsi, serta para pelaku usaha penambangan sangat penting untuk bersama menuju best mining practices di Jawa Tengah.
“Bahkan tadi juga ada perwakilan dari Jatim dan Jogja juga hadir. Pelaku-pelakunya ikut, maka ayolah tobat bareng karena banyak pelaku penambang yang sudah bagus. Mereka yang bagus bisa kita jadikan contoh, sehingga pembangunan akan bisa memitigasi potensi-potensi kerusakan yang ada, izinnya bisa gampang, dan kita tunjukkan juga bahwa izinnya tidak pakai duit gitu lho. Nggak pakai duit ini, beneran, karena itu rawan. Izin pertambangan itu rawan suap dan sudah ada berapa yang ditangkap karena izin pertambangan. Itu yang paling penting,” tandas Ganjar. ( Rls Hms Pemprop Jateng)
Tim DemokrasiNews
