• Landing Page
  • Shop
  • Contact
  • Buy JNews
Selasa, April 28, 2026
  • Login
Demokrasinews.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Tokoh
  • Kesehatan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Edukasi
  • Hukum & Kriminal
  • Peristiwa
  • Advertorial
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Tokoh
  • Kesehatan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Edukasi
  • Hukum & Kriminal
  • Peristiwa
  • Advertorial
No Result
View All Result
Demokrasinews.co.id
No Result
View All Result
Home Kesehatan

Puan Desak Pemerintah Berlakukan PSBB Terbatas di Zona Merah

DemokrasiNews
23/06/2021
in Kesehatan, Nasional
Puan Desak Pemerintah Berlakukan PSBB Terbatas di Zona Merah

DEMOKRASINEWS, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah segera meningkatkan upaya pengendalian Covid -19 dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terbatas atau pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro di zona merah pandemi Covid -19.

“Pemerintah harus segera bertindak untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan. Berlakukan PSBB secara terbatas untuk daerah-daerah zona merah, atau pengetatan PPKM mikro,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Senin kemarin  (21/06/2021).

Dia mengatakan, PSBB dapat diterapkan di daerah yang masuk zona merah penyebaran Covid -19 sementara itu untuk daerah lainnya dapat diketatkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro.

Puan menegaskan bahwa pemerintah pusat harus dapat menentukan langkah penanganan yang serius dan mendesak, serta memastikan koordinasi dan pengawasan ketat berjalan dalam penanganan Covid -19 khususnya di daerah zona merah.

Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu menilai ledakan kasus COVID-19 di Pulau Jawa semakin mengkhawatirkan karena banyak jumlah penduduk dengan mobilitas tinggi, serta penerapan protokol kesehatan yang belum optimal.

“Terlebih adanya kelompok masyarakat sipil yang meneken petisi online yang mendesak pemerintah melakukan karantina wilayah atau ‘lockdown’ serta tuntutan lainnya,” ujarnya.

Dia mengatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan disebutkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan mengambil langkah pembatasan sosial atau bahkan “lockdown” untuk mengatasi pandemi.( https://pdiperjuangan )

Tim DemokrasiNews


Berita Terkini

Lampung Timur Raih Penghargaan Penyusunan PJPK Berkualitas Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2025
Advertorial

Lampung Timur Raih Penghargaan Penyusunan PJPK Berkualitas Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2025

DemokrasiNews
28/04/2026
Usai Kecelakaan KA Bekasi, Presiden Prabowo Perintahkan Investigasi Menyeluruh dan Flyover Segera Dibangun
Nasional

Usai Kecelakaan KA Bekasi, Presiden Prabowo Perintahkan Investigasi Menyeluruh dan Flyover Segera Dibangun

DemokrasiNews
28/04/2026
Hot News Nasional: Tabrakan Maut KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur, 7 Tewas, Presiden Prabowo Turun Tangan
Peristiwa

Hot News Nasional: Tabrakan Maut KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur, 7 Tewas, Presiden Prabowo Turun Tangan

DemokrasiNews
28/04/2026
172 Siswa dan Guru SMAN 6 Bandar Lampung Alami Diare-Mual Usai Santap MBG, Dapur Penyedia Ditutup Sementara
Peristiwa

172 Siswa dan Guru SMAN 6 Bandar Lampung Alami Diare-Mual Usai Santap MBG, Dapur Penyedia Ditutup Sementara

DemokrasiNews
28/04/2026
KAI Sampaikan Permohonan Maaf dan Duka Mendalam atas Insiden Maut di Stasiun Bekasi Timur
Peristiwa

KAI Sampaikan Permohonan Maaf dan Duka Mendalam atas Insiden Maut di Stasiun Bekasi Timur

DemokrasiNews
28/04/2026
Presiden Prabowo Reshuffle Kabinet, Enam Pejabat Baru Resmi Dilantik di Istana Negara
Nasional

Presiden Prabowo Reshuffle Kabinet, Enam Pejabat Baru Resmi Dilantik di Istana Negara

DemokrasiNews
28/04/2026

Related News

Merajut Sanad Perjuangan Ulama di Atas Pasir Pantai Mutiara

Merajut Sanad Perjuangan Ulama di Atas Pasir Pantai Mutiara

09/11/2025
Babinkamtibmas, Babinsa dan Pemdes Negeri Katon Sampaikan Intruksi Bupati ke Masyarakat

Babinkamtibmas, Babinsa dan Pemdes Negeri Katon Sampaikan Intruksi Bupati ke Masyarakat

28/01/2021
Mingrum Gumay Terima Kunjungan Kerja KPK, Tugas DPRD Mengawasi Jangan Menjadi yang Diawasi

Mingrum Gumay Terima Kunjungan Kerja KPK, Tugas DPRD Mengawasi Jangan Menjadi yang Diawasi

28/04/2022

Laman

  • Privacy Policy
  • Contact
  • Redaksi
  • Beranda

© 2025 DemokrasiNews.co.id

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Redaksi
  • Advertorial
  • Nasional
  • Tokoh
  • Sosial Budaya
  • Kesehatan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Edukasi
  • Zona Wakil Rakyat
  • Peristiwa
  • Pendidikan
  • Olahraga

© 2025 DemokrasiNews.co.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
https://demokrasinews.co.id/