DEMOKRASINEWS, Tanggamus – Sepuluh Pekon di empat kecamatan menggelar musyawarah penyelesaian tapal batas di Aula Kantor Kecamatan Kotaagung Timur. Selasa (13/10)
Saat membuka acara, Camat Kotaagung Timur, Yuliarti mengatakan, permasalahan tapal antar pekon di empat kecamatan agar sesegera mungkin diselesaikan, agar tidak berkepanjangan juga untuk memperjelas status kepemilikannya.
Menurutnya untuk mempermudah penyelesaiannya diharapkan pekon-pekon yang bersangkutan, agar bisa menunjukan kelengkapan surat menyuratnya sebagai bukti pendukung. “Saya berharap masalah ini bisa diselesaikan melalui musyawarah mufakat,” ungkapnya.
Hal senada juga di ungkapkan Kasubag Otonomi Daerah, Alkhozi dalam sambutannya. Menurutnya, hasil Deliniasi ditahun 2019, masih banyak terjadi masalah tapal batas antara pekon-pekon. Untuk itu mereka hadir mempasilitasi penyelesaiannya, dan berharap masing-masing pekon bisa menjelaskan dengan bukti pendukung.
Menurut dia, agar pihak terkait melakukan musyawarah dan berbagi wilayah dengan penjelasan dan didukung dengan bukti, jangan sampai hanya katanya agar jelas kepemilikannnya.
“Januwari kemarin kami sudah menyurati semua camat yang ada di tanggamus, untuk menindaklanjuti deliniasi tersebut, tapi sampai saat ini berita acara belum kami terima”, ungkapnya seraya berharap semua masalah dapat di selesaikan dengan baik.
Adapun 10 pekon yang melakukan musyawarah adalah, Pekon Batukramat Kecamatan Kotaagung Timur dengan Pekon Gisting Permai Kecamatan Gisting. Pekon Umbulbuah dengan Mulangmaya Kecamatan Kotaagung Timur. Pekon Teba Kecamatan Kotaagung Timur dengan Pekon Kotaagung Kecamatan Kotaagung.
Pekon Tanjunganom Kecamatan Kotim dengan Pekon Campangtiga Kotaagung. Pekon Sukabanjar Kecamatan Kotaagung Timur dengan Pekon Ketapang Kecamatan Limau, Pekon Tanjunganom Kecamatan Kotaagung Timur dengan Pekon Kotaagung Kecamatan Kotaagung.
Perwakilan Pekon Sukabanjar, Kootaagung Timur, Zainuddin mengatakan, perbatasan Pekon Sukabanjar dengan Pekon Ketapang Kecamatan Limau, dari jaman belanda sebelum ada permukiman adalah way celuluk, salah satu fakta pendukungnya wilayah tersebut merupakan wilayah kantong warga kagungan, fakta lain sejarah yaitu, adanya makam warga kotaagung timur, dan dermaga perintis kotaagung.
Menurut dia, bicara administrasi dari zaman kepala pekon sebelumnya wilyah dari way celuluk tidak jelas pembayaran pajaknya, setelah pertamina masuk tahun 1973/74. “Dan perlu kita sama-sama pahami wilayah Kawasan Industri Maritim (KIM) itu tataruangnya bukan hanya batubalai saja, jadi kami tidak ada kepentingan dengan itu,” jelasnya.
Dilain pihak Sekdes Pekon Ketapang Kecamatan Limau, Leski mengatakan, awalnya dirinya dan warga pekon mengira permasalahan tapal batas ini sudah selesai, karenanya dia merasa kaget dengan pertemuan ini.
Dia mengatakan, dulu pernah ada undangan pembahasan tapal batas, merekapun menungu dan siap menghadirinya, tapi itu di batalkan. “Dulu pekon ketapang berbatasan dengan way binjai yang sekarang keramian,” katanya.
“Saya minta untuk di jadwalkan ulang pembahasan ini, kami juga akan menghadirkan sesepuh yang kami angap memahami terkait hal itu”, tutupnya.
Adapun hasil penyelesaian tapal batas yang sudah mencapai kesepakatan diantaranya, Pekon Batukramat dengan Gisting Permai, Pekon Teba dengan Pekon Kotaagung, Pekon Tanjunganom dengan Pekon Kotaagung.
Yang belum mencapai kesepakatan adalah, Pekon Ketapang dengan Pekon Sukabanjar. Pekon Umbulbuah dengan Pekon Mulangmaya. Pekon Tanjunganom dengan Pekon Campangtiga.
Pewarta : Suhaili
Editor : Roy Choiri
