DEMOKRASINEWS, Jakarta – Jelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menegaskan pentingnya gotong royong dan penegakan protokol kesehatan di kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.
Dalam acara Pencanangan Operasi Yustisi Penggunaan Masker dan Pilkada 2020 Yang Aman, Damai dan Sehat pada Kamis (10/09/2020) di Polda Metro Jaya, Erick mengatakan Pemerintah saat ini terus berupaya menekan angka kasus dan fatality rate (kematian) agar berangsur membaik.
Hal ini menurutnya menjadi tanggung jawab bersama semua pihak, mulai dari KPU, Bawaslu termasuk para kontestan yang akan bertarung dalam pilkada.
“Tolong dipastikan, bahwa suksesnya pilkada jangan menjadi kegagalan penanganan Covid-19. Karena tidak ada artinya, sukses pilkada tetapi penanganan Covid gagal,” tegas Ketua Pelaksana KPCPEN Erick Thohir.
Erick juga meminta para kontestan pilkada, mendukung upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjaga fatality rate di tengah-tengah masyarakat, meskipun sedang bersaing dalam kontestasi pilkada. “Ini tanggung jawab bersama, dan pemimpin sejati adalah pemimpin yang bertanggung jawab pada masyarakat.”
Ia melanjutkan, “Dalam tren-nya sendiri, fatality (rate) kita baik, dari 9% di bulan April terus menurun menjadi 4% (Agustus), tetapi dibandingkan grafik (rata-rata) yang ada di dunia, kita masih lebih tinggi (persentasenya).”
”Sungguh kehilangan besar, bahwa karena Covid-19, ada anak yang kehilangan orang tuanya, orang tua kehilangan anaknya, da suami yang kehilangan istrinya, dan sebaliknya. Bahkan dalam skala bernegara, negara telah kehilangan orang-orang terbaiknya, pemikir terbaiknya, para tenaga kesehatan, yang demikian berharga, dan semuanya tidak mudah tergantikan,” tambahnya.
Karenanya pemerintah pusat bersama pemerintah daerah berikut masyarakatnya harus menjaga agar penyebaran Covid-19 terkendali dan tren kesembuhan terus membaik. Memang diakuinya tidaklah mudah. “Tetapi kalau kita bergotong-royong, insyaallah bisa,” tegas Erick.
Untuk itu, Erik sampaikan bahwa Operasi Yustisi akan diberlakukan dengan melibatkan TNI-Polri bersama pemerintah daerah, didukung KPU, Bawaslu, tokoh agama, dan masyarakat akan menegakkan disiplin protokol kesehatan hingga ke desa-desa dan kelurahan.
Hal itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bahwa 83 ribu titik yang tersebar di kelurahan dan desa menjadi ujung dari penyelesaian masalah.
Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan pemerintah pusat dan didukung penuh oleh KPCPEN dengan prioritas pada kesehatan.
“Jadi prioritas Komite jelas: Indonesia sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh dengan urutan prioritas yang jelas. Indonesia Sehat yang utama, kalau tidak sehat, maka tidak bekerja, kalau tidak bekerja, tidak tumbuh,” ungkapnya.
Untuk itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan memastikan bahwa Orang Tanpa Gejala (OTG) yang tidak bisa isolasi mandiri bisa dirawat di fasilitas seperti Wisma Atlet di Jakarta.
“Ini agar memastikan kita bisa menjaga para dokter, perawat dan tenaga kesehatan, para pejuang dan pahlawan penanganan Covid-19, agar tidak kewalahan dan kelelahan. Seluruh Rumah Sakit bisa menjadi bagian upaya penanganan Covid-19, dengan memprioritaskan mereka yang memiliki gejala, dan menderita sakit,” tutup Erick. (Tim Komunikasi Komite Penanganan Covid-19 dan PEN/EN)
Tim Redaksi DemokrasiNews
