DEMOKRASINEWS : Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ada 8 (delapan) bandar udara (Bandara) Internasional yang berpotensi menjadi hub dan super hub.
Hal tersebut diungkapkan Presiden saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Penggabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Sektor Aviasi dan Pariwisata, pada Kamis (06/08/2020) di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta.
Beberapa bandara yang disebut Presiden dalam Ratas yakni Ngurah Rai, Soekarno-Hatta, Kualanamu, Yogyakarta, Balikpapan, Hassanudin, Sam Ratulangi, dan Juanda di Surabaya.
Lebih lanjut, Presiden sampaikan bahwa salah satu sektor yang terdampak terkontraksi sangat dalam saat pandemi Covid-19, yaitu di sektor pariwisata dan sektor penerbangan.
Namun demikian, Presiden Jokowi sampaikan bahwa hal ini justru menjadi momentum untuk konsolidasi, momentum untuk transformasi di bidang pariwisata dan juga penerbangan melalui penataan yang lebih baik.
Ia menambahkan penataan tersebut di antaranya mengenai rute penerbangan, penentuan hub dan super hub, kemudian juga kemungkinan penggabungan BUMN penerbangan dan pariwisata sehingga arahnya menjadi semakin kelihatan.
“Sehingga next pandemi, fondasi ekonomi di sektor pariwisata dan transportasi akan semakin kokoh dan semakin baik dan bisa berlari lebih cepat lagi,” imbuh Presiden.
Untuk itu, Presiden sampaikan beberapa penekanan pada Ratas kali ini, yaitu.
Pertama, Presiden melihat bahwa airline hub yang dimiliki terlalu banyak dan tidak merata.“Saat ini terdapat 30 bandara internasional, apakah diperlukan sebanyak ini. Negara-negara lain saya kira enggak melakukan ini, coba dilihat, dan 9% lalu lintas terpusat hanya di empat bandara,” kata Presiden.
Artinya, sambung Presiden, kuncinya ada pada 4 bandara yaitu Soekarno-Hatta Jakarta, Ngurah Rai di Bali, Juanda di Jawa Timur, dan Kualanamu di Sumatra Utara.
Kedua, Presiden sampaikan harus berani menentukan bandara yang berpotensi menjadi Internasional hub dengan pembagian fungsi sesuai dengan letak geografis dan juga karakteristik wilayahnya.
Ketiga, Presiden sampaikan agar terjadi sebuah lompatan di sektor pariwisata terhadap pengelolaan ekosistem pariwisata dan pendukungnya, termasuk penerbangan betul-betul harus didesain dengan manajemen yang lebih terintegrasi dan terkonsolidasi dari hulu sampai hilir.
“Ini yang tidak pernah dilakukan. Mulai dari manajemen airline, manajemen bandaranya, layanan penerbangan yang tersambung dengan manajemen destinasi, hotel, dan perjalanan bahkan sampai kepada manajemen dari produk-produk lokal dan industri kreatif yang kita miliki,” pungkas Presiden. (FID/EN)
Sumber SetKab RI
Tim Redaksi DemokrasiNews
