• Landing Page
  • Shop
  • Contact
  • Buy JNews
Senin, November 16, 2026
  • Login
Demokrasinews.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Tokoh
  • Kesehatan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Humaniora
  • Hukum & Kriminal
  • Peristiwa
  • Advertorial
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Tokoh
  • Kesehatan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Humaniora
  • Hukum & Kriminal
  • Peristiwa
  • Advertorial
No Result
View All Result
Demokrasinews.co.id
No Result
View All Result
Home Advertorial

Pemerintah Pusat Pertahankan Raihan Opini WTP dari BPK

DemokrasiNews
20/07/2020
in Advertorial
Pemerintah Pusat Pertahankan Raihan Opini WTP dari BPK

DEMOKRASINEWS : Selama empat tahun berturut-turut pemerintah pusat berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan opini tersebut juga meningkat dari sebelumnya sebanyak 82 entitas di tahun 2018 menjadi 85 entitas di tahun 2019.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya di acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LHP LKPP) tahun 2019 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2020, meminta agar hasil pemeriksaan tersebut dijadikan sebagai parameter perbaikan bagi kementerian dan lembaga dalam mengelola anggarannya masing-masing.

“Saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk menjadikan hasil pemeriksaan BPK ini sebagai parameter perbaikan, _reform_, dan perubahan dalam pengelolaan anggaran negara,” ujarnya.

Pemerintah Pusat Pertahankan Raihan Opini WTP dari BPK Pemerintah Pusat Pertahankan Raihan Opini WTP dari BPK Pemerintah Pusat Pertahankan Raihan Opini WTP dari BPK

Presiden meminta kepada kementerian dan lembaga negara yang telah memperoleh opini WTP untuk tidak berpuas diri dan mempertahankannya untuk waktu-waktu mendatang sembari tetap melakukan perubahan-perubahan nyata. Adapun bagi yang belum memperoleh opini WTP dalam laporan keuangannya, Kepala Negara menginstruksikan untuk secepatnya melakukan perbaikan dan langkah perubahan yang signifikan.

“Saya akan ikuti terus, monitor terus, dari waktu ke waktu apa saja langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh para menteri dan lembaga. Langkah perbaikan betul-betul harus konkret dan nyata sehingga setiap uang rakyat yang dikelola pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan uang yang dikeluarkan untuk rakyat juga bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ucapnya.

Dalam kaitannya dengan situasi saat ini di mana anggaran sebesar Rp695,2 triliun dialokasikan pemerintah untuk percepatan penanganan Covid-19 di Tanah Air, Presiden menekankan bahwa anggaran dengan jumlah yang sangat besar itu harus dapat menghasilkan program dan kebijakan yang dijalankan secara cepat, tepat, dan tetap akuntabel.

Pemerintah Pusat Pertahankan Raihan Opini WTP dari BPK Pemerintah Pusat Pertahankan Raihan Opini WTP dari BPK Pemerintah Pusat Pertahankan Raihan Opini WTP dari BPK
Pemerintah Pusat Pertahankan Raihan Opini WTP dari BPK
Pemerintah Pusat Pertahankan Raihan Opini WTP dari BPK

Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengharapkan dukungan dan bantuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membantu pemerintah dalam memastikan penggunaan anggaran penanganan pandemi tersebut dapat berjalan dengan penuh tanggung jawab.

“Saya mengajak seluruh kementerian dan lembaga untuk berani menjalankan program secara cepat tapi juga tepat, namun juga harus akuntabel. Saya mengharapkan dukungan dan bantuan dari BPK agar penanganan krisis ini berjalan dengan baik tanpa ada masalah di kemudian hari,” tuturnya.

Kepala Negara juga menginstruksikan kepada seluruh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), hingga lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengedepankan aspek pencegahan agar kesalahan penggunaan anggaran dapat dicegah sedini mungkin.

“Seluruh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), BPKP, dan LKPP harus mampu menjadi bagian dari solusi percepatan. Kepada para penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, juga KPK aspek pencegahan harus dikedepankan untuk memperkuat tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Tim Redaksi DemokrasiNews 


Berita Terkini

PDI Perjuangan Lampung Timur Bersama Warga Gelar Aksi Bersih Sampah, Sandi Yudha Ajak Masyarakat Merawat Pertiwi
Politik

PDI Perjuangan Lampung Timur Bersama Warga Gelar Aksi Bersih Sampah, Sandi Yudha Ajak Masyarakat Merawat Pertiwi

DemokrasiNews
14/11/2026
RDTR Labuhan Maringgai-Pasir Sakti Disiapkan, Ekonomi Pesisir dan Kelestarian Mangrove Jadi Fokus
Daerah

RDTR Labuhan Maringgai-Pasir Sakti Disiapkan, Ekonomi Pesisir dan Kelestarian Mangrove Jadi Fokus

DemokrasiNews
10/11/2026
IKABOGA Gaspol Perkuat Bisnis Kuliner, Rakernas IX Hadirkan Sertifikasi BNSP hingga Business Matching
Humaniora

IKABOGA Gaspol Perkuat Bisnis Kuliner, Rakernas IX Hadirkan Sertifikasi BNSP hingga Business Matching

DemokrasiNews
05/11/2026
Dilantik Jadi Bupati Lampung Tengah Definitif, Komang Koheri Dapat Arahan Khusus Gubernur: Perkuat Pangan hingga Koperasi Desa
Pemerintahan

Dilantik Jadi Bupati Lampung Tengah Definitif, Komang Koheri Dapat Arahan Khusus Gubernur: Perkuat Pangan hingga Koperasi Desa

DemokrasiNews
04/11/2026
DLH Lampung dan PHE OSES Perkuat Mitigasi Bencana Lepas Pantai, Antisipasi Risiko Tumpahan Minyak
Nasional

DLH Lampung dan PHE OSES Perkuat Mitigasi Bencana Lepas Pantai, Antisipasi Risiko Tumpahan Minyak

DemokrasiNews
03/11/2026
Mabahis V 2026 di Lampung Timur Diikuti 2.909 Santri dari 81 Pesantren, UMALA Siapkan Beasiswa Rp2,4 Miliar
Sosial Budaya

Mabahis V 2026 di Lampung Timur Diikuti 2.909 Santri dari 81 Pesantren, UMALA Siapkan Beasiswa Rp2,4 Miliar

DemokrasiNews
01/11/2026

Related News

SKB CPNS Formasi Tahun 2019 Akan Digelar 1 September-12 Oktober 2020

SKB CPNS Formasi Tahun 2019 Akan Digelar 1 September-12 Oktober 2020

30/07/2020
Sejarah Baru, Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia

Sejarah Baru, Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia

26/01/2024
Puan Maharani Ingatkan Komitmen Pemerintah segera selesaikan Rancangan UU PDP

Puan Maharani Ingatkan Komitmen Pemerintah segera selesaikan Rancangan UU PDP

05/09/2021

Laman

  • Privacy Policy
  • Contact
  • Redaksi
  • Beranda
  • Beranda
  • Contact
  • Privacy Policy
  • Redaksi

© 2026 DemokrasiNews.co.id

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Redaksi
  • Advertorial
  • Nasional
  • Tokoh
  • Sosial Budaya
  • Kesehatan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Humaniora
  • Pemerintahan
  • Peristiwa
  • Pendidikan
  • Olahraga

© 2026 DemokrasiNews.co.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
error: Hayoo.... Mau Copas Ya? :D
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
https://demokrasinews.co.id/