DEMOKRASINEWS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya upaya maksimal untuk menekan laju penambahan kasus positif termasuk juga angka kematian.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19, usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Senin (13/7).
Untuk menekankan kasus penambahan positif itu yang dipilih adalah sosialisasi efektif, lanjut Ketua Gugus Tugas, yang masif melibatkan seluruh komponen dengan kearifan lokal seperti para antropolog, sosiolog, termasuk psikolog, dan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya para ulama.
”Ini juga menjadi penekanan Bapak Wakil Presiden untuk melibatkan para ulama di seluruh daerah agar seluruh program sosialisasi ini bisa betul-betul dipahami secara baik,” kata Kepala BNPB.
Menurut Doni, masih ada sejumlah pihak yang menganggap Covid-19 adalah konspirasi maupun rekayasa padahal semua sudah tahu bahwa korban jiwa di tanah air sudah melampaui angka 3.500 jiwa, bahkan di dunia telah melewati 550.000 jiwa.
”Oleh karenanya, semua pihak harus betul-betul memahami ini, menyampaikan pesan-pesan bahwa Covid-19 ini ibaratnya mohon maaf, ibaratnya adalah malaikat pencabut nyawa bagi mereka yang rentan,” jelas Kepala BNPB.
Menurut Ketua Gugus Tugas, orang yang rentan adalah lanjut usia (lansia) dengan rata-rata usia di atas 60-70 tahun, pemilik atau penderita komorbid seperti halnya hipertensi, diabetes, jantung, ginjal, kanker, asma, TBC, dan beberapa penyakit lainnya.
Untuk yang memiliki komorbid ini, menurut Ketua Gugus Tugas, disarankan untuk tidak melakukan aktivitas dulu adan kalau harus keluar rumah pun harus menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan jangan mendatangi tempat-tempat yang berisiko terjadinya penularan.
”Kemudian untuk menghindari angka kematian juga, ini diharapkan kita bisa meningkatkan kesadaran kolektif agar pesan tentang bahaya Covid-19 ini betul-betul bisa dipahami oleh segenap komponen masyarakat,” katanya.
Ada 8 provinsi yang menjadi atensi Presiden, lanjut Doni, yaitu Jawa Timur, kemudian DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatra Utara, dan Papua.
”Nah, kita lihat Papua sudah mengalami kemajuan. Bapak Menko dengan Bapak Menkes beberapa hari yang lalu berkunjung ke Papua, ada suatu strategi yang sangat positif yang kita lihat di mana Papua melakukan penegakan disiplin berdasarkan kearifan lokal,” jelas Doni seraya menambahkan bahwa kasus di Papua mengalami penurunan dan juga angka sembuh mengalami peningkatan.
Pesan Presiden lain, menurut Ketua Gugus Tugas, terkait dengan kegiatan pendidikan yang berbasis asrama harus menjadi atensi semuanya karena beberapa hari yang lalu sekolah TNI di Cimahi terdapat kasus positif dengan jumlah yang sangat banyak dan ini juga diingatkan kepada semua boarding school, termasuk pesantren untuk hati-hati.
”Sekali lagi hati-hati dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan berbasis asrama. Karena kalau ada satu orang saja yang terpapar, maka potensi terpapar yang lain pun sangat tinggi,” imbuh Doni.
Upaya melalui testing, tracing, dan treatment, menurut Kepala BNPB, tetap harus menjadi prioritas bukan hanya ODP dan PDP, tetapi yang berpotensi OTG (orang tanpa gejala). Ia menambahkan tentunya kalau positif harus betul-betul disiplin untuk melakukan karantina atau isolasi mandiri, termasuk juga yang disiapkan oleh pemerintah di daerah.
Lebih lanjut, Kepala BNPB juga sampaikan bahwa PCR test harus menjadi prioritas utama, walaupun sudah ada ketentuan dari Menkes untuk dilakukan rapid test, tetapi tetap akan berupaya arahnya ke depan adalah untuk PCR test, karena memang tingkat akuratnya paling bagus, paling tinggi.
”Tetapi selama PCR test ini belum terpenuhi, maka jalan tengahnya untuk sementara dulu adalah pelaksanaan rapid test,” ungkap Ketua Gugus Tugas.
Sumber : Setkab/TGH/EN
Editor : M. Choiri, S
