DEMOKRASINEWS – Forum Komunikasi Pondok Pesantren (Ponpes) se Tulang Bawang (Tuba) gandeng jajaran Gugus Tugas Covid-19 kabupaten setempat bahas penerapan New Normal di komplek pondok, Sabtu (6/6/2020)
Acara yang berlangsung di Ponpes setempat itu di hadiri Kapolres Tuba AKBP Andy Siswantoro S.Ik selaku Wakil Ketua Gugus Tugas Covid-19 Tuba, Kadis Kesehatan Tuba, Ketua MUI Tuba dan Kapolsek Banjar Agung.
Menurut Koordinator Forum Komunikasi Ponpes Tuba, Zaenul Mustofa, Spd.i, acara pertemuan digelar secara spontan mengingat sudah adanya Ponpes di Tuba yang memulai aktifitasnya, padahal pemerintah belum menyatakan kondisi normal.
Dalam sambutannya, Kapolres berharap pengasuh Ponpes bisa mengikuti aturan yang di terapkan pemerintah baik pusat maupun daerah. Sebab, hingga saat ini, lanjut Kapolres belum ada peraturan baku mengenai hal tersebut.
“Berkaitan dengan akan di berlakukannya situasi new normal ini, saya berharap forum diskusi semacam inilah yang bisa memberi masukan ke pemerintah daerah guna menerbitkan peraturan nantinya,” ujar Kapolres.
Kadis Kesehatan Tulang Bawang Fatoni selaku juru bicara Tim Gugus Tugas covid-19 mengatakan, untuk memulai aktifitas belajar mengajar, Ponpes di mohon bersabar antara seminggu hingga sepuluh hari sembari nunggu informasi resmi dari Kemenag jelang kondisi New normal diberlakukan.
“Bagi Ponpes yang sudah terlanjur membuka aktifitas belajar, maka harus mentaati protokoler kesehatan yang berlaku, karena masih di bahas di DPR dan pemerintah pusat,” tandasnya.
Hal senada juga di sampaikan pihak MUI Tulang Bawang. Kepada pengasuh Ponpes MUI minta untuk tidak memaksakan memulai aktifitas pondok jika tidak bisa menerapkan protokol kesehatan. Karena dalam situasi darurat covid ini akan mengancam kesehatan baik santri maupun pengasuhnya.
Dalam penanganan dampak Covid-19, sesuai fatwa MUI no 14, pihak MUI Tuba bersama Baznas juga berkiprah langsung dengan cara menyalurkan dana bantuan senilai Rp 485 juta.
Dalam sesi diskusi antara kiyai dan tim Gugus tugas Covid-19, ada usulan kiyai agar kiranya pemerintah membuat peraturan (SOP) yang jelas guna pegangan para pengasuh Ponpes.
Selain itu, pemerintah juga di minta memberi pelatihan atau training tentang langkah – langkah Ponpes dalam menerapkan protokoler kesehatan dan menangani santri yang baru pulang dari daerah asal.
Pewarta : Gunawan
Editor : M. Choiri, S
