DEMOKRASINEWS – Mbok Sipun, janda berusia 50 tahun warga Rt 18, Dusun 01, Desa Sidorahayu, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur itu tak henti-hentinya mengusap tetesan air mata sedihnya.
Tubuh renta dan keriput mbok Sipun adalah gambaran pahitnya hidup yang harus di lakoni seorang ibu dengan dua anaknya. Saat jurnalis media ini mendatangi rumah berdinding gribik miliknya, mbok Sipun tampak keluar dari dalam rumahnya.
“Mas dari mana, sini mas masuk, maklum ya, rumah orang miskin ya begini keadaannya,” sapa Mbok Sipun dalam bahasa Jawa saat wartawan media ini, berada di depan rumahnya, Sabtu (6/6/2020).
Dihadapan pewarta, mbok Sipun menceritakan kisah hidupnya bersama suami, anak hingga masa-masa pahit setelah ditinggal sang suami menghadap sang Khalik.
Sampai seusianya kini, kedua anaknya masih tinggal satu atap di rumah peninggalan sang suami. Ia mengaku semenjak tinggal di desa tersebut belum pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah.
Mirisnya lagi, di tengah derasnya program bantuan pemerintah guna menanggulangi dampak pandemik Covid-19, janda miskin ini justru tidak tersentuh oleh berbagai program tersebut.
Mbok Sipun hanya bisa mengelus dada dan diam seribu bahasa saat melihat dan mendengar warga kurang mampu di desanya setiap bulan menerima berbagai program bantuan dari desa dan pemerintah.
“Selama ini, saya belum pernah terima bantuan dari pemerintah. Tetangga yang dapat. Setiap bulan kalau tetangga ngambil BPNT, PKH dan BLT, saya tidak di ajak, katanya nama saya tidak ada,” kata mbok Sipun.
Meski demikian, Mbok Sipun tetap tegar walau sebenarnya abyar. Ia tidak pernah protes dan ngotot memaksakan diri untuk mendapatkan berbagai program bantuan tersebut.
“Kerja apa mas, orang tua begini gak laku tenaganya. Kadang tetangga pas lagi tanam jagung atau singkong saya di ajak bantu dan di kasih ongkos untuk makan minum sehari hari,” ungkapnya.
Carut marut pendataan penerima bantuan oleh pemerintah Desa Sidorahayu dinilai jadi penghalang rizkinya Mbok Sipun. Hal ini di perkuat pernyataan Irsah warga setempat saat di temui wartawan hari itu.
“Sebelumnya saya sempat mendapatkan sembako yang katanya dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, tapi setelah saya terima BST Kemensos, sembako kedua enggak dapat lagi,” ujarnya.
Pendataan asal jadi dan terkesan pilih-pilih penerima bantuan juga terbukti adanya beberapa penerima bantuan PKH masih mendapatkan bantuan sembako. Penerima PKH dan semboko tersebut bernama Darsan.
Bahkan, salah satu warga bernama Tasmen mengaku bahwa dirinya tahun ini tidak hanya menerima BPNT dan BST, tapi juga mendapat bantua sembako dari pemerintah daerah. “Saya dapat sembako kabupaten juga BPNT dan BST,” katanya.
Saat di tanya perihal tersebut, Suyitno, Kades Sidorahayu tidak bisa memberi solusi dan malah menyalahkan juknis pendataan penerima bantuan. “Bersama perangkat Rt dan Kadus sudah mendata semua warga sesuai aturan,” ujarnya.
Saat ditanya tentang bantuan yang tumpang tindih dan pengurangan penerima bantuan sembako, Suyitno sebut sudah melakukan ferivikasi dan tidak perlu panggil Sekdes, Kadus dan Rt. “Kan ada kepala desa,” pungkasnya.
Perlu di ketahui, berbagai bentuk bantuan di gelontorkan pemerintah agar warga miskin yang tidak terkafer oleh program PKH dan BPNT dapat merasakan bantuan pemerintah di tengah mewabahnya pandemik Covid-19.
Selain berbentuk sembako, pemerintah juga memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST). Dan melalui BLT DD, desa di beri anggaran berfariasi anatara 25 hingga 35 persen dari jumlah DD yang diterima desa untuk di berikan kepada warganya.
Pewarta : Rahman
Editor : M. Choiri, S
